Indeks Polhukam

PDIP mengakui sudah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet, namun hal itu rahasia karena menyangkut masa depan seseorang.

PKS mengaku akan segera mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan dalam waktu dekat.

KPK menilai Lukas Enembe dalam kondisi sehat sehingga masih bisa diperiksa oleh penyidik.

Wasisto menilai pertemuan Prabowo dengan Bobby dan Gibran sebagai sebagai bagian strategi mengambil restu politik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta semua masyarakat dan investor untuk tidak perlu khawatir menjelang tahun politik.

Hasya Athallah Saputra, korban tewas tertabrak mobil purnawirawan Polri ditetapkan menjadi tersangka atas perkara tersebut. 

Pemerintah ingin kembali memperkarakan KSP Indosurya usai para terdakwanya divonis lepas dan bebas. 

Polisi masih mendalami motif Samanhudi terlibat aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso.

Eks Walkot Blitar Samanhudi berkilah tak memiliki dendam dengan Walkot Blitar Santoso. Samanhudi diduga ikut merancang aksi perampokan tersebut.

Mahfud MD memastikan pemerintah akan revisi UU Koperasi dan meminta DPR untuk ikut membantu percepatan prosesnya.

Jaksa menilai Ferdy Sambo kerap tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit, padahal dia mengaku akan bertanggung jawab atas kematian Yosua.

Irfan Widyanto seharusnya menjadi contoh bagi penyidik Polri lainnya, hal inilah yang memberatkan tuntutan kepadanya.

Hal yang memberatkan yakni Hendra tidak mengakui perbuatannya alias berkilah atau mencari alibi yang tidak dapat dibuktikan pada persidangan.

Agus Nurpatria dituntut hukuman tiga tahun penjara terkait kasus obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang didalangi Sambo.

Terdakwa kasus penghalangan penyidikan kasus Yosua, Baiquni Wibowo dituntut dua tahun penjara.

Anies dan tim kecil Koalisi Perubahan akan membahas sejumlah isu strategis terkait persiapan Pilpres 2024.

Soal apakah pertemuan Surya Paloh dan Jokowi terkait isu reshuffle, Meikyansyah enggan menjawab hal itu.

Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dinilai sangat kental dengan muatan politis apalagi menjelang Pemilu 2024.

Ridho menilai tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa terkesan politis dan jauh dari kehendak rakyat.

ICW membeberkan alasan mengapa wacana penambahan jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagai gagasan yang perlu ditolak.