tirto.id - Tahun politik disinyalir menjadi ketakutan besar bagi para investor asing. Sebab, stabilitas negara yang tidak stabil membuat para pengusaha dan investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menuturkan, ia percaya bahwa dalam pemilu ada suhu politik yang naik. Namun, hal tersebut tidak akan menjadi halangan untuk para investor, karena Indonesia dinilai sudah pengalaman dalam menghadapi hal tersebut.
“Dalam pemilu pastinya ada suhu politik yang tinggi, namun hal tersebut bukan menjadi sebuah hambatan. Karena, Indonesia pastinya sudah pengalaman dengan hal tersebut,” tutur Sri Mulyani pada acara kunjungan ke Cikarang Dry Port (CDP), Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Kemudian, Sri Mulyani meminta kepada semua masyarakat dan investor untuk tidak perlu khawatir. Sri Mulyani mengatakan, agar semua masyarakat dan investor untuk tetap berkomitmen memberikan keamanan dan kedamaian jalannya pemilu nanti pada 2024 atau bisa dibilang jujur dan adil (jurdil).
“Masyarakat dan investor diharapkan tidak khawatir, saya meminta untuk tetap berkomitmen dalam menjalankan pemilu yang aman, damai serta jujur dan adil (jurdil),” ujar Sri Mulyani.
“Saya mendengar sendiri Bapak Presiden Jokowi mengatakan, kita harus menjaga Indonesia dan tidak perlu dikhawatirkan,” tambah Sri Mulyani.
Selain itu, insentif yang masuk tahun ini ke APBN, menurut Sri Mulyani, biasanya adalah perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sudah ada sektornya yang mengelola insentif tersebut.
Dibandingkan pada masa pandemi, yang ditanggung pemerintah di-scale down atau diturunkan. Sebab, para pelaku usaha dan perusahaan mengalami situasi tekanan yang besar akibat COVID-19.
Meski demikian, sekarang tercatat hampir semua perusahaan sudah pulih kembali dan sektor-sektor lainnya sudah pulih juga, maka berbagai dukungan insentif diturunkan skalanya.
“Kami scale down perpajakan yang ditanggung pemerintah sebab para pelaku usaha dan perusahaan mengalami tekanan yang hebat akibat pandemi COVID-19. Dan sekarang, hampir semua perusahaan sudah pulih kembali dan sektor-sektor lainnya ikut pulih, maka berbagai dukungan insentif di-scale down skalanya,” ungkap Sri Mulyani.
Namun, untuk kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dalam mendukung investasi ditargetkan total investasi ke Indonesia sebesar Rp1.400 triliun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sri Mulyani tetap menyiapkan seperti tax holiday, tax allowance, yang sesuai dengan kriteria yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu, sektor-sektor yang dinilai inovatif, frontier yang merupakan hilirisasi, pionir yang nantinya akan diberikan berbagai dukungan.
Investasi yang masuk ke Indonesia nantinya akan diperiksa ketat oleh BKPM, yang nantinya mereka yang akan memutuskan apakah investasi tersebut bersifat eligible atau tidak. Hal tersebut juga menjadi syarat untuk mendapatkan insentif-insentif tersebut.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Maya Saputri
