Indeks Pilkada Serentak 2017

Agus Yudhoyono harus menyertakan pernyataan tertulis yang berisi kesediaan mundur dari dinas kemiliterannya di TNI. Surat keterangan resmi pengunduran diri, menurut pihak KPU DKI Jakarta, dapat menyusul.

Partai Gerindra dan PKS akhirnya mengusung pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Pasangan ini akan bersaing dengan kandidat lain, seperti Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni serta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Dadang Rusdiana menilai Agus Harimurti Yudhoyono dimajukan dalam Pilkada Jakarta bukan dengan target menang, melainkan sebagai investasi politik ke depan. Karena itu, Hanura tidak menganggap pasangan Agus-Sylviana sebagai ancaman bagi elektabilitas Ahok-Djarot.

Agus Yudhoyono telah mantap maju sebagai cagub yang diusung Koalisi Cikeas untuk tampil pada panggung Pilgub DKI. Untuk memuluskan langkahnya, putra sulung SBY ini kini tengah mengajukan pengunduran diri dari dinas kemiliterannya di TNI AD.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa peserta Pilkada yang masih menjadi prajurit harus mundur dari status kemiliterannya. Ini penting untuk menjaga netralitas TNI.

PKS dan Gerindra tak sepakat soal nama cagub dan cawagub yang diusung keempat partai lain dalam Koalisi Kekeluargaan pada Pilkada DKI 2017. Karenanya, PKS dan Gerindra akan mengajukan sendiri nama kandidatnya meski ditunda hingga Jumat siang.

Keputusan untuk memasangkan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni dinilai menjadi langkah yang tepat. Kombinasi militer dan birokrat membuat keduanya menjadi pasangan cagub dan cawagub yang ideal merepresentasikan Jakarta.

Sylviana Murni, seorang Deputi Gubernur DKI bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang dipercaya mendampingi Agus Yudhoyono dalam Pilkada DKI. Sebagai seorang birokrat, Sylviana telah memiliki pengalaman yang mumpuni.

Koalisi Cikeas optimistis pasangan Agus-Sylviana akan menang dalam Pilgub DKI 2017. Bermodal 28 kursi di DPRD DKI Jakarta, keduanya akan menarik simpati warga Jakarta pada putaran pertama pilkada.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni resmi dipasangkan sebagai kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilgub DKI 2017. Keduanya akan mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta pada Jumat malam.

Keluarnya Boy Sadikin dari keanggotaan PDIP akan membawa kerugian bagi partai banteng moncong putih itu. Pasalnya, sebagai penggerak PDIP, Boy Sadikin dinilai mampu membawa kemenangan pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta.

Terhitung mulai hari Kamis kemarin hingga Jumat, 23 September 2016, KPU di 101 daerah akan membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

Boy Sadikin telah resmi mengundurkan diri dari PDIP karena kecewa dengan keputusan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri yang memilih pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI.

Sandiaga Uno yang juga dijagokan oleh Gerindra sebagai kandidat pada Pilkada DKI 2017 ini mengatakan, dirinya dan Anies Baswedan siap dengan keputusan yang dilakukan partai politik yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan.

Karyono Wibowo mengatakan, partai-partai politik perlu cermat memilih calon yang akan diusung pada Pilkada DKI karena bisa jadi PDIP sedang memainkan "drama politik".

KPU menargetkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2017 mencapai 77,5 persen. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU merancang pendidikan pemilih berkelanjutan dengan segmen pemilih pemula yakni sasarannya pra pemilih dan pemilih pemula.

Sandiaga Uno menyebut koalisi kekeluargaan masih utuh dan solid. Ia juga mengklaim, masyarakat Jakarta menginginkan calon alternatif selain pasangan petahana Ahok-Djarot.

Rusli Habibie mengklaim, saat ini sudah ada tiga partai politik yang siap berkoalisi mengusung petahana, yaitu pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim. Ketiga partai tersebut adalah Golkar, Demokrat, dan PKB.

Terhitung mulai hari ini hingga Jumat, 23 September 2016, KPU di 101 daerah akan membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

Ketentuan cuti untuk calon petahana yang maju pilkada bertujuan mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ketentuan ini sempat dipersoalkan Ahok dengan cara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.