tirto.id - Partisipasi pemilih pada gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 mendatang menjadi pekerjaan rumah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada putaran pilkada 2015 lalu partisipasi pemilih di bawah target yang ditentukan KPU, yakni 70 persen, padahal KPU menargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen. Pada pilkada 2017 mendatang, KPU tidak menaikkan targetnya, masih tetap 77,5 persen.
Hal tersebut diungkapkan komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas, usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Rabu (21/9/2016) sore. Menurut dia, pihaknya menargetkan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak yang digelar pada tahun 2017 mencapai 77,5 persen.
"Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kami merancang pendidikan pemilih berkelanjutan dengan segmen pemilih pemula yakni sasarannya pra pemilih dan pemilih pemula," ujarnya seperti dilansir Antara.
Menurut Sigit, sasaran pemilih pemula berada di universitas, sekolah, dan kelompok pemuda, sehingga dengan melakukan berbagai kegiatan berupa seminar dan dialog diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu.
"KPU akan memberikan kursus komunitas peduli pemilu dan demokrasi kepada mahasiswa, sedangkan di sekolah berusaha memfasilitasi komisioner KPU untuk menjadi pembina upacara secara berkelanjutan, sehingga diharapkan mereka tergerak untuk menyalurkan hak suaranya dalam pemilu," tuturnya.
Seperti diketahui, pada pilkada serentak 2015, target KPU terhadap angka partisipasi pemilih belum maksimal dan masih di bawah target yakni sekitar 70 persen, padahal target KPU untuk partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen.
Karena itu, ia berharap, angka partisipasi pemilih pada pilkada 2017 mendatang bisa mencapai target dan diharapkan bisa lebih dari 77,5 persen, sehingga tingginya angka golput tetap akan menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu.
Pilkada serentak tahap II akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 yang akan digelar di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten se-Indonesia yakni tujuh provinsi adalah Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.
TNI Diminta Netral
Pada pilkada serentak 2017 mendatang ini, TNI diharapkan bersikap netral. Hal tersebut diungkapkan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Menurut dia, prajurit TNI tetap bersikap netral pada pesta demokrasi yang diselenggarakan secara serentak di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
"Bila ada prajurit TNI yang tidak netral akan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.
Untuk menjamin kata “netral” itu terwujud, Gatot meminta masyarakat tidak segan dan takut melaporkan jika ada prajurit TNI yang terindikasi tidak netral atau memihak pasangan calon tertentu pada pilkada serentak 2017. “Namun jangan membuat isu karena informasi harus sesuai fakta yang jelas," katanya.
Tentang pelibatan TNI sebagai institusi penunjang keamanan pada pilkada 2017, dia menyatakan, TNI akan memberikan bantuan dengan mem-BKO-kan pasukan kepada kepolisian atas permintaan. “Jadi, kalau kami diminta tetapi tidak mengerahkan berarti melanggar undang-undang," katanya.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
