Indeks Pileg 2019

Sebanyak 15 partai politik kan mendaftarkan bakal calegnya ke KPU RI pada hari terakhir pendaftaran, Selasa (17/7/2018).

Sebanyak 575 caleg di DPR RI yang didaftarkan melalui NasDem.

Sandiaga menilai isu utama yang akan menjadi sorotan saat Pemilu 2019 nanti ialah terkait dengan perekonomian.

Sekjen Partai Berkarya menilai ada beberapa hal di era kepemimpinan Soeharto yang patut ditiru, misalnya, soal kebijakan di bidang ekonomi dan keamanan.

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, politisi Golkar dari DPR akan merapat dalam waktu dekat.

Hingga saat ini Partai Golkar dan Garuda menjadi peserta pemilu yang paling sedikit memasukkan data bakal caleg.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, Presiden Jokowi menyerukan agar parpol-parpol peserta Pemilu 2019 segera melakukan pendaftaran caleg lebih awal.

"Itu silaturahmi politik biasa saja. Saling menjajaki dan tidak menutup kemungkinan Pak Airlangga justru mengajak Pak SBY mendukung Pak Jokowi."

Menurut KPU, soal menteri jadi caleg belum diatur undang-undang.

Kabar mengenai rencana mundurnya beberapa menteri karena ingin menjadi Caleg disampaikan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden.

"Ada [menteri] yang mau jadi DPR, ada yang mau jadi apa, ada saja. Yang merasa mungkin tidak akan terpilih lagi, jadi dia mau maju [menjadi caleg]," ujar Sofjan.

"TNI itu tidak usah berpolitik karena jiwa dan raganya sudah diserahkan untuk bangsa dan negaranya."

“Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan.”

"Saya sama-sama dengan pemerintah [menolak PKPU]," kata Tjahjo.

Febri Diansyah menegaskan bahwa dokumen KPKUmumkan33.pdf yang beredar itu tidak benar.

Pangi mengatakan, apabila persyaratan larangan mantan napi koruptor berada di parpol maka KPU tidak perlu berhadapan langsung dengan caleg.

Aktivis antikorupsi menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mendukung rencana KPU melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif.

Bagi Presiden Jokowi, napi korupsi tetap berhak mendapatkan hak politik.

Golkar dan PDIP menentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Pelanggaran HAM terjadi karena KPU menghilangkan hak mantan napi koruptor itu untuk dipilih sebagai legislator.