Indeks Perumahan

Dana kelolaan RDPT sebesar Rp 2 triliun akan diinvestasikan untuk pembiayaan pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, di Palembang dan proyek Perumnas lainnya yang pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 60 ribu unit.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyusun standardisasi mengenai pembangunan gedung dan perumahan. Acuan standardisasi ini diterapkan terutama bagi proyek yang didanai oleh anggaran negara.

Indonesia Property Watch menilai bahwa konsep Bank Tanah yang telah dikenal sejak zaman Orde Baru dapat dimanfaatkan untuk sektor perumahan rakyat. Untuk itu, pemerintah yang terlibat dalam pembangunan infrasturktur diimbau untuk segera mengamankan lahan di sekitarnya.

Pemerintah diharapkan dapat mengatur distribusi properti untuk mengantisipasi kesenjangan ekonomi yang dialami rakyat Indonesia.

Kenaikan harga properti di Jabodetabek dianggap paling pesat. Namun, di beberapa kota di Jawa dan luar Jawa, harga hunian juga mengalami pergerakan yang pesat. Kondisi ini menjadi momok bagi para keluarga yang belum punya rumah.

Pemerintah terus mengejar target kekurangan produksi rumah dan pembiayaannya. Program sejuta rumah diluncurkan, dan kini sudah memasuki tahun kedua. Sayangnya, program itu tak kunjung menyelesaikan masalah. Harga rumah terus membubung tinggi dan semakin tak terjangkau masyarakat.

Dalam sepuluh tahun, harga rumah bisa naik tiga sampai empat kali lipat. Pertumbuhannya jauh melampaui pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat. Mengapa bisa?

Harga rumah di Yogyakarta semakin lama akan semakin naik. Sementara itu, banyak pegawai negeri atau pegawai swasta yang ingin membeli rumah. Standar gaji yang memenuhi syarat kelonggaran dalam mencicil rumah diketahui antara Rp4,5-5 juta rupiah perbulan agar bisa ikut program kredit pemilikan rumah (KPR). Lalu, bagaimana nasib anak muda Yogya yang bergaji rata-rata standar upah minimum regional?

ndonesia Property Watch mengemukakan bahwa konsumen properti di Indonesia seringkali dirugikan karena pengembang properti yang dipilihnya ternyata belum memiliki izin pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena konsumen di Indonesia lebih sering memperhitungkan harga yang murah saat memutuskan membeli properti yang ditawarkan pengembang tertentu.

UU Tapera mewajibkan gaji pekerja disisihkan sebesar 3% untuk tabungan perumahan. Sontak keputusan ini memicu protes dari pekerja dan pengusaha. Pemerintah berdalih iuran Tapera ini untuk membantu mewujudkan mimpi pekerja memiliki rumah. Tetapi peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tak berfungsi karena terbatasnya anggaran negara.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat