Indeks Perumahan

Daftar proyek prestisius Lippo makin panjang menyusul megaproyek Meikarta. Namun, membangun kota baru tak semudah seperti di atas maket.

Presiden mengatakan warga perlu mengatur keuangan dengan cermat sehingga dapat memiliki rumah sederhana.

Dengan menggunakan dana CSR, Program Bedah Rumah Pemprov DKI Jakarta dipastikan tetap dilanjutkan.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan terus mendorong pembangunan rumah murah layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah terutama untuk pekerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan angka kebutuhan rumah bagi kaum urban terus meroket. Pemenuhannya bisa berperan sangat penting demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Harga rumah makin mahal, sedangkan kenaikan gaji seorang karyawan tak sepadan. Para milenial mengandalkan uang orang tua mereka untuk membeli rumah pertama, dan rela berhemat untuk bisa membelinya.

Sebanyak 45 persen responden mengaku tidak siap membeli rumah pada tahun ini. Mendapatkan rumah memang menjadi tantangan bagi pekerja perkotaan meski harus dengan KPR.

Faktor utama yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis properti adalah suku bunga KPR, uang muka rumah, perijinan, pajak, serta kenaikan harga bangunan.

Kebijakan moratorium penerbitan izin perumahan yang dilakukan dalam dua tahun terakhir efektif meratakan pertumbuhan perumahan daerah, klaim Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data riset 1,3 juta penduduk Jakarta hingga kini belum memiliki rumah karena kenaikan harga lahan ibu kota mencapai 16 persen per tahun. Kondisi itu membuat warga kelas menengah ke bawah tidak mampu membeli rumah di Jakarta. 

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 48,91 persen dari 15.328 jiwa penduduk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tidak mempunyai tempat tempat tinggal milik sendiri. 

Sudah banyak rumah yang dilengkapi CCTV. Penjualan CCTV terus meningkat. Setelah kasus pembunuhan di Pulomas, apakah tren CCTV akan kian meningkat?

Cohousing jadi alternatif bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga miring dan bebas berkreasi. Tanpa campur tangan pengembang untuk mendapatkan rumah, beberapa orang bisa mewujudkan mimpinya demi urusan papan idaman. Akankah konsep ini bisa berkembang di Indonesia?

Peralihan fungsi lahan di Provinsi Yogyakarta telah menyentuh angka yang besar. Tiap tahunnya, lahan seluas 200 hektar beralih fungsi dari pertanian ke industri atau perumahan karena belum ada rencana peraturan tata ruang.

Pemerintah melakukan penyederhanaan proses perizinan pembangunan rumah bagi pengembang dengan memperpendek waktu perizinan dari 33 tahapan menjadi 11 tahapan dan dari 769 sampai 981 hari menjadi 44 hari. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya perizinan sebesar 30 persen.

Presiden Jokowi mengusung program yang lebih ambisius yakni 1 juta rumah. Tujuannya mulia. Sayangnya, mewujudkan program ini harus menemui kendala yang cukup beragam. Harga semakin tidak masuk akal manakala berbicara tentang harga rumah di DKI Jakarta. Di ibukota Indonesia ini, harga tanah sudah mencapai puluhan juta rupiah per meternya, Dengan harga tanah yang sedemikian mahal, maka tidak heran jika harga rumah sudah dalam hitungan miliaran terutama di jakarta.

Dana kelolaan RDPT sebesar Rp 2 triliun akan diinvestasikan untuk pembiayaan pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, di Palembang dan proyek Perumnas lainnya yang pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 60 ribu unit.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyusun standardisasi mengenai pembangunan gedung dan perumahan. Acuan standardisasi ini diterapkan terutama bagi proyek yang didanai oleh anggaran negara.

Indonesia Property Watch menilai bahwa konsep Bank Tanah yang telah dikenal sejak zaman Orde Baru dapat dimanfaatkan untuk sektor perumahan rakyat. Untuk itu, pemerintah yang terlibat dalam pembangunan infrasturktur diimbau untuk segera mengamankan lahan di sekitarnya.

Pemerintah diharapkan dapat mengatur distribusi properti untuk mengantisipasi kesenjangan ekonomi yang dialami rakyat Indonesia.