BPN Prabowo Nilai Indonesia Sedang Krisis Perumahan Rakyat

tirto.id - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Angka kekurangan rumah (housing backlog) semakin bertambah dari masa ke masa.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara dalam diskusi perumahan rakyat di Singasari Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/3/2015).

Ia mengutip data BPS tahun 2010 yang mencatat akumulasi backlog telah mencapai 13,6 juta unit rumah. Sebelumnya, ada 4,3 juta unit pada sensus BPS 2000.

"Berarti ada rata-rata pertambahan 930 ribu unit kekurangan rumah setiap tahun. Dengan demikian, tanpa adanya reformasi program perumahan rakyat yang progresif, maka pertambahan backlog akan terus berlangsung," tutur dia.

Dengan riwayat angka backlog di Indonesia tersebut, diperkirakan pada Sensus 2020 ini angka kekurangan rumah akan menjadi sekitar 20 juta unit rumah.

Diketahui, sensus perumahan oleh BPS diperoleh dari warga yang menempati hunian yang bukan miliknya secara sah. Terutama mereka yang menempati rumah secara ilegal atau informal di permukiman kumuh padat di kota-kota besar.

Suhendra melanjutkan, angka kekurangan rumah itu diperparah dengan urbanisasi yang tak terkendali. Hal itu membuat masyarakat di desa yang berbondong-bondong pindak ke kota-kota besar tanpa mendapat kepastian hunian dan tempat tinggal.

"Kondisi angka housing backlog yang tinggi ini menunjukkan Indonesia sedang mengalami krisis perumahan rakyat yang berkorelasi dengan pengelolaan urbanisasi yang buruk dan program-program perumahan rakyat yang tidak tepat sasaran," kata dia.

Sehingga, lanjut dia, butuh langkah serius dari pemerintah agar tantangan penyediaan rumah tersebut tak semakin parah dan membebani pemerintah.

Hadir juga dalam diskusi Arif Budimanta sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin. Kemudian, narasumber lain, Ketua Umum REI, Ketua Umum Apersi, Ketua umum Himpperra, Perbankan, SMF, Perguruan tinggi, Pakar hukum dan dimoderatori pengamat perumahan dan perkotaan, Yayat Supriatna.