tirto.id - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai Indonesia saat ini mengalami krisis perumahan rakyat karena jumlah hunian yang tersedia belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Suhendra menambahkan krisis perumahan diperparah urbanisasi yang tidak terkendali. Akibatnya, kata dia, banyak warga di kota-kota besar tidak mendapatkan hunian yang layak.
"Urbanisasi memberikan tantangan yang semakin kompleks berupa kota-kota besar yang dipadati oleh penduduk miskin dan serba tidak terlayani kebutuhan-kebutuhan dasarnya," kata Suhendra.
Dia menyatakan hal itu saat berbicara dalam Rembuk Nasional “Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019-2024” di Ballroom, Hotel Grand Said, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Suhendra menjelaskan kombinasi masalah krisis perumahan dan urbanisasi yang tidak terkendali telah memaksa banyak warga menempati hunian di perkampungan kumuh di kota-kota besar.
Akibat dua masalah itu tidak teratasi, kata Suhendra, area kawasan pemukiman kumuh di berbagai kota semakin meluas. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS), luas permukiman kumuh pada tahun 2000 tercatat 47.393 hektar, dan bertambah menjadi 59.000 hektar pada 2010.
"Luas permukiman kumuh terus bertambah dari masa ke masa, dengan pertambahan rata-rata lebih dari 1.000 hektar setiap tahunnya, diperkirakan mencapai 70.000 hektar pada tahun 2020," kata dia.
Suhendra berpendapat bertambah luasnya permukiman kumuh bukan hanya tantangan pengelolaan kota, namun juga penyediaan perumahan rakyat.
"Karena angka kekurangan rumah, [banyak] rumah-rumah tidak layak huni dan ilegal itu berlokasi di lingkungan permukiman kumuh,” ujar dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom
