Indeks Pertambangan

Politik
Selasa, 12 Mar 2019

JATAM: UU Pertambangan Belum Memfasilitasi Hak Menolak Tambang

JATAM menilai, bentrok di Kendari terjadi karena hak menolak tambang belum diakomodir dalam UU pertambangan.
Bisnis
Sabtu, 29 Des 2018

Harga Ekspor 4 Produk Pertambangan Naik di Januari 2019

"Produk konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil mengalami kenaikan".
Sosial Budaya
Jumat, 14 Des 2018

Walhi Kritisi Pergub Baru Soal Moratorium Izin Tambang di NTT

Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritisi aturan baru Peraturan Gubernur (Pergub) soal moratorium izin tambang di wilayah tersebut. 
Politik
Minggu, 11 Nov 2018

Jatam Khawatir Pengusaha Tambang "Bermain" di Pilpres 2019

Jatam khawatir Pilpres 2019 menjadi ajang transaksi politik yang melibatkan para pengusaha tambang.
Hukum
Minggu, 11 Nov 2018

KPK Didesak Lebih Aktif Berantas Korupsi di Sektor Tambang

Jatam menilai KPK belum secara progresif melakukan upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan.
Tirtoeco
Senin, 8 Okt 2018

Bakti Lingkungan Mesti Lebih dari Sekadar CSR

Ketika dikelola dengan baik, hasil penambangan mendukung pembangunan sosio-ekonomi masyarakat sekitarnya. 
Ekonomi
Selasa, 10 Juli 2018

Penerimaan Pajak Semester I Sudah 40,84 Persen dari Target di 2018

Capaian penerimaan pajak pada semester I tahun 2018 membuat pemerintah optimistis pertumbuhan di akhir tahun bisa mencapai 2 digit.
Humaniora
Jumat, 6 Apr 2018

Tambang Batubara di Bayah, Penghidupan dan Penderitaan

Pada zaman pendudukan Jepang, di sinilah romusha banyak yang meninggal akibat perlakuan buruk militer.
Ekonomi
Jumat, 24 Nov 2017

Pemerintah Pegang 4 Jenis Kewenangan Besar di Holding BUMN Tambang

Pembentukan Holding BUMN Tambang diklaim tidak akan menggerus kewenangan kontrol dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan negara yang bergabung di induk baru itu.
Ekonomi
Sabtu, 18 Nov 2017

3 BUMN Tambang akan Pindah Kepemilikan

Ketiganya adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS).
Ekonomi
Rabu, 15 Nov 2017

Pemerintah Klaim Amandemen 13 Kontrak Batu Bara Naikkan Penerimaan

Menteri ESDM menyebutkan bahwa secara agregat akan ada peningkatan penerimaan negara sebesar 68 juta dolar AS sebagai dampak amandemen kontrak batu bara tersebut.
Ekonomi
Senin, 13 Nov 2017

Di Balik Ambisi Menyatukan 4 BUMN Tambang

Finalisasi holding BUMN sektor tambang tengah disiapkan pemerintah setelah berlarut-larut menuai polemik.
Hukum
Senin, 9 Okt 2017

Risiko Korupsi di Pertambangan Meningkat Jelang Pilkada 2018

Risiko korupsi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bisa semakin meningkat jelang Pilkada serentak 2018.
Politik
Rabu, 20 Sept 2017

Incar Mineral, AS Kirim Ribuan Pasukan ke Afghanistan

AS ingin industri tambang mineral dengan cadangannya yang luar biasa banyak di Afghanistan menjadi sumber pelunas biaya perang yang berkobar sejak 2001.
Politik
Minggu, 17 Sept 2017

Berebut Kaveling di Antartika: Demi Penelitian atau Minyak?

Inggris, Perancis, Norwegia, Australia, Selandia Baru, Cile, dan Argentina mengklaim teritori Antartika. Iran, Turki, India, Pakistan, dan Cina menyusul.
Sosial Budaya
Minggu, 10 Sept 2017

PT Mitrabara Bantah Cemari Sungai Malinau di Kaltara

PT Mitrabara membantah tudingan Jatam soal keterlibatan perusahaan itu dalam kasus pencemaran Sungai di Malinau, Provinsi Kaltara.
Sosial Budaya
Jumat, 8 Sept 2017

Penambangan dan Pemerintahan Korup Ancam Rimba Amazon

Mulai dari pencemaran sumber air dan makanan oleh merkuri, makin masifnya deforestasi, hingga konflik berdarah antara penduduk lokal vs korporasi tambang.
Bisnis
Rabu, 30 Agt 2017

Sanggupkah BUMN Borong Saham Divestasi Freeport?

Pemerintah membentuk konsorsium untuk persiapan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Para BUMN akan diandalkan, sanggupkah?
Selasa, 29 Agt 2017

Pemerintah Hitung Skema Penerimaan Negara dari Freeport

Sri Mulyani menjanjikan penerimaan negara oleh PT Freeport Indonesia yang izinnya kini terwujud dalam IUPK bakal lebih besar.
Bisnis
Selasa, 29 Agt 2017

Freeport Setuju Divestasi 51%, Kontrak Bisa Dilanjutkan 2041

Setelah menyetujui tiga poin kesepakatan dengan pemerintah, Freeport bisa memperoleh perpanjangan izin hingga tahun 2041.