Indeks Pertambangan

RUU Minerba yang akan disahkan menjadi UU dikritisi karena menjadikan kewajiban perusahaan atas lubang bekas tambang menjadi relatif kurang tegas dibanding UU Nomor 4 Tahun 2009.

Ahmad Taufan Damanik menyatakan, dalam beberapa kasus, investasi tambang turut melibatkan investor luar negeri.

Menteri ESDM menyatakan pertimbangan ini berkaitan dengan upaya pemerintah menarik minat lebih banyak investor migas sehingga perlu opsi yang cukup fleksibel.

55 pulau kecil yang dikuasai korporasi tambang tersebar di Sumatera, sekitar Sulawesi, sekitar Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Direktorat Bea dan Cukai mencatat ada lonjakan penerimaan bea keluar dari ekspor ore nikel yang masuk ke kas negara senilai Rp1,1 triliun sampai 31 Oktober 2019.

Harga per metrik ton Free on Board (FOB) di pasar dalam negeri sebesar 27 USD-30 USD.

Respons pihak kepolisian dan Pemkab Purwakarta terkait "hujan" batu yang mengakibatkan sejumlah rumah dan bangunan sekolah ambruk di Purwakarta, Jawa Barat.

Samin Tan merupakan tersangka suap dalam pengurusan terminasi kontrak pertambangan di Kementerian ESDM.

Guru Besar Teknik Pertambangan ITB Irwandy Arif menilai pemerintah seharusnya konsisten melarang ekspor bijih mineral. Sebab, hal ini adalah amanat UU Minerba yang sudah lama terbit.

Klaim Enggar soal potential loss dari penghentian ekspor bijih nikel bisa mencapai 4 miliar dolar AS tidak berdasar. Apalagi kebijakan Kementerian ESDM ini adalah amanat UU Minerba.

Jatam meminta Kementerian ESDM bisa dibekukan sementara agar proses pemberian izin tambang dapat dihentikan.

Menurut Darma, saat ini hanya 30 persen dari sekitar 1.444 pemegang IUP yang menyetorkan jaminan reklamasi.

Para aktivis lingkungan menuding banjir dan longsor di Bengkulu karena aktivitas pertambangan dan perkebunan. Namun pemprov tak mau langsung menyimpulkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan soal ketertarikan generasi muda untuk menjadi pengusaha tambang sudah ditinggalkan.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menilai, perikanan dan pertambangan tak bisa berdampingan.

JATAM menilai, bentrok di Kendari terjadi karena hak menolak tambang belum diakomodir dalam UU pertambangan.

"Produk konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil mengalami kenaikan".

Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritisi aturan baru Peraturan Gubernur (Pergub) soal moratorium izin tambang di wilayah tersebut. 

Jatam khawatir Pilpres 2019 menjadi ajang transaksi politik yang melibatkan para pengusaha tambang.

Jatam menilai KPK belum secara progresif melakukan upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan.