Indeks Pertambangan

Jokowi nilai IoT, AI, machine learning dan big data harus dikuasai Indonesia di berbagai sektor, salah satunya di bidang pertambangan.

Novrie mengatakan IWIP menargetkan sebanyak 10.400 tenaga kerja lokal baru sampai akhir 2022.

Merosotnya harga komoditas pertambangan didorong menurunnya permintaan atas komoditas produk pertambangan di pasar dunia.

Jumlah yang dicabut saat ini ini hampir setengahnya dari target yang diminta Presiden Joko Widodo sebanyak 2.076 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Jokowi tidak masalah Indonesia akan digugat lagi ketika menerapkan kebijakan larangan ekspor bauksit maupun tembaga ke WTO.

Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP atau 50% yang dimiliki oleh 34 pelaku usaha.

Julian sebut para ibu-ibu banyak yang berkumpul dan menangis ketakutan melihat polisi dengan peralatan lengkap. Mereka merasa terintimidasi.

Warga Sangihe sebut PT TMS telah mengeksploitasi pulau, maka mereka mendesak beberapa hal kepada pemerintah.

Lahan tambang seluas 1,6 juta hektare di Indonesia telah memicu konflik dengan warga penolak.

Permintaan ini menjadi sinyal ketidakkonsistenan Freeport dalam memegang komitmen bangun smelter.

3 perusahaan yang mengajukan perpanjangan, yaitu PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, (KPC), PT Multi Harapan Utama.

JATAM dalam surveinya memberikan kesimpulan bahwa imunitas pangan warga yang lebih tinggi di masa pandemi ini nampak jelas pada wilayah di mana tambang tidak beroperasi.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar "sidang rakyat" untuk menggugat dan mendelegitimasi UU Minerba yang disahkan DPR RI secara kilat.

Menko Airlangga menyebut pembangunan smelter Weda Bay, Morowali, dan Konawe bisa menciptakan potensi devisa hingga mencapai 6 miliar dolar AS.

Dirut Holding Pertambangan MIND ID Orias Petrus Moedak meminta penundaan pembayaran dividen kepada pemerintah untuk 2020.

RUU Minerba yang akan disahkan menjadi UU dikritisi karena menjadikan kewajiban perusahaan atas lubang bekas tambang menjadi relatif kurang tegas dibanding UU Nomor 4 Tahun 2009.

Ahmad Taufan Damanik menyatakan, dalam beberapa kasus, investasi tambang turut melibatkan investor luar negeri.

Menteri ESDM menyatakan pertimbangan ini berkaitan dengan upaya pemerintah menarik minat lebih banyak investor migas sehingga perlu opsi yang cukup fleksibel.

55 pulau kecil yang dikuasai korporasi tambang tersebar di Sumatera, sekitar Sulawesi, sekitar Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Direktorat Bea dan Cukai mencatat ada lonjakan penerimaan bea keluar dari ekspor ore nikel yang masuk ke kas negara senilai Rp1,1 triliun sampai 31 Oktober 2019.