Indeks Perppu Ormas

Kehadiran sejumlah perwakilan parpol itu untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), salah satunya Perppu Ormas.

Pihak rektorat ISI mengatakan pembatasan pengaruh paham HTI menghindari upaya memberangus kebebasan.

Kontras menyatakan penerbitan Perppu Ormas merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam rangka menangani Ormas radikal.

Faozan menyatakan apabila HTI ingin tetap berada di Indonesia harus tetap sejalan dengan Pancasila dan NKRI.

Menurut Araf, Perppu Ormas bisa menjadi bom waktu untuk menciptakan kekacauan lebih lanjut yang tidak hanya menyasar Ormas radikal.

Presiden mengajak ulama-ulama Sulawesi untuk mendukung terbitnya Perppu Ormas.

Yusril mengatakan bahwa HTI mengajukan permohonan ke MK untuk menguji beberapa pasal maupun keseluruhan dari ketentuan dalam Perppu Ormas tersebut.

Kejagung mulai menginventarisasi ormas yang melanggar Pancasila agar punya bukti sehingga dapat dibubarkan.

Pemerintah membantah adanya anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas untuk mendiskreditkan organisasi masyarakat Islam.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana mengajukan uji materi Perppu No.2 tahun 2017 tentang ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi akan mengadakan rapat yang salah satunya akan membahas Perppu Ormas.

Jokowi mempersilakan bagi yang tidak sepakat dengan Perppu Ormas yang dikeluarkannya untuk menampuh jalur hukum.

Perppu Ormas berlaku begitu diumumkan kepada DPR sampai dengan DPR menetapkan yang lain.

Yandri memang tidak menampik apabila selama ini PAN sebagai partai koalisi sudah membuat keputusan yang berseberangan dengan pemerintah.

Tjahjo menolak apabila penerbitan Perppu dikatakan sebagai upaya pembidikan terhadap ormas-ormas tertentu.

HTI merasa akan menjadi organisasi kemasyarakatan pertama yang dibubarkan melalui Perppu Ormas.

Komnas HAM dengan tegas menolak diterbitkannya Perppu Ormas.

Menurut Fahri, penerbitan Perppu Ormas sebagai sebuah langkah yang fatal dari Presiden Jokowi.

Pro Kontra PERPPU Ormas.

LBH Pers menilai Perppu Ormas ini adalah sebagai langkah mundur demokrasi di Indonesia khususnya pada kebebasan berkumpul, berorganisasi dan berekspresi.