PAN Mengaku Tak Sejalan dengan Pemerintah di Sejumlah Isu

tirto.id - Sebagai salah satu partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku menentang penerbitan Perppu Ormas karena dinilai mempunyai sejumlah kelemahan.

“Semenjak berkoalisi, memang ada beberapa isu yang kita tidak seiring sejalan. Itu sudah disampaikan di awal koalisi. PAN tidak akan membabi buta, tidak akan apa-apa mendukung,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017) pagi.

Namun, Yandri menganalogikan hubungan PAN dengan pemerintah seperti kawan yang harus siap memberi saran. “Sebagai kawan, kami sampaikan memberi saran itu baik. Memberi masukan itu baik. Kita sendiri tidak boleh berteman, tapi anti terhadap masukan,” ujar Yandri.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu memang tidak menampik apabila selama ini PAN sebagai partai koalisi sudah membuat keputusan yang berseberangan dengan pemerintah.

“Yang belum sejalan kan baru Pilkada DKI Jakarta. Kita memang tidak satu koalisi dengan pemerintah, dan itu kita yang menang. Berarti kita yang benar. Harusnya bersyukur, karena ada partai koalisi yang memenangkan pertarungan,” ucap Yandri.

Sementara itu terkait dengan pembuatan Perppu Ormas, Yandri mengungkapkan PAN tidak pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah.

“Meskipun ini belum ditentukan secara resmi, tapi sebagai partai koalisi, kalau kami diajak duduk bersama maka kami akan memberikan saran-saran yang sifatnya antisipatif,” ungkap Yandri.

“Menurut kami, belum saatnya (Perppu harus keluar). Kalaupun tidak bisa lagi ditahan-tahan, maka klausul tentang pengadilan sebaiknya tidak dihapus. Biar kalau ada masalah tentang ormas, eksekutornya tidak tunggal,” kata Yandri lagi.

Namun, saat disinggung tentang dampak politis terhadap sikap yang berseberangan ini, Yandri tidak memberikan jawabannya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Kehormatan dari Partai Nasdem Taufiqulhadi sudah menyarankan agar PAN mundur dari kabinet. Menurut dia, PAN hanya ingin menuntut haknya sebagai partai koalisi, namun tidak ikut serta menyukseskan agenda pemerintah.

• Baca juga: Nasdem Ingin PAN Mundur Saja dari Kabinet Jokowi

"Itu partai seperti itu menurut saya, dia hanya meminta haknya saja. Tapi ketika dia diminta kewajiban dia menolak. Karena itu, kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, karena ada banyak permintaan, hanya untuk mendapatkan hak saja tapi tidak mau kewajiban lebih baik mengundurkan diri saja," kata Taufiqulhadi, Jumat (14/7) di kompleks DPR RI, Jakarta.