Indeks Perppu Ormas

Komisi II DPR RI akan mengundang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam pembahasan lanjutan Perppu Ormas.

Peserta aksi meminta DPR tidak mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Berdasarkan pantauan Tirto pukul 11.00–13.00 WIB, di sekitar bundaran Tugu Tani belum nampak satu pun massa aksi di lokasi bahkan tak ada penjagaan ketat dari kepolisian.

Sedikitnya ada 22 orang perwakilan massa aksi 299 yang masuk dan bertemu dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPR.

Polri mengerahkan 18.000 personel untuk mengamankan aksi dibantu dengan TNI.

Polda Metro Jaya mengatakan personelnya tidak menggunakan senjata api untuk mengamankan aksi 299 yang akan berlangsung hari ini di depan Gedung DPR RI.

Aksi penolakan PKI dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan digelar pada Jumat (29/9/2017) besok. Aksi ini dikenal sebagai "Aksi 299".

Tuntutan aksi 299 yang diketahui di antaranya menolak Perppu Ormas dan mencegah kebangkitan PKI, dianggap Baidlowi tidak memiliki alasan yang kuat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta sejumlah elemen masyarakat untuk tidak menggelar aksi 299 tersebut. Menurutnya, demonstrasi itu sudah tidak perlu lagi.

Amien Rais akan hadir dalam aksi 299 yang bertujuan menolak Perppu Ormas dan kebangkitan Komunisme Gaya Baru.

Polda Metro Jaya akan menerjunkan 18 ribu personel untuk mengamankan jalannya aksi 299, pada 29 September 2017 mendatang. Aksi itu digelar untuk menolak Perppu Ormas dan isu kebangkitan PKI.

Idrus mengklaim seluruh partai pemerintah ingin ada aturan agar civil society benar-benar mendukung pemerintah dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945.

Sampai sejauh ini, Komisi II masih menunggu instruksi dari Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan Perppu Ormas.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan bahwa pembahasan Perppu Ormas telah sampai pada tahap penyusunan jadwal dan mekanisme.

Pemerintah meyakini MK berpeluang besar menolak gugatan tehadap Perppu Ormas.

Pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo hari ini menyampaikan pendapat dalam sidang permohonan uji materi atas penerbitan Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 di MK.

Yusril Ihza Mahendra mengajak semua kelompok penolak Perppu Ormas berbarengan mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Romahurmuziy mendukung rencana pemerintah melanjutkan pembubaran ormas selain HTI.

Sejumlah petinggi GNPF MUI serta Presidium Alumni 212 lainnya juga akan menyusul antara lain Slamet Ma'arif dan Amien Rais.

Argo berharap massa dapat mengikuti aturan dan menjaga ketertiban, termasuk tidak menggunakan atribut HTI yang telah dilarang pemerintah.