Indeks Perppu Ormas

Fraksi-fraksi di DPR belum satu suara untuk pengesahan Perppu Ormas

“Kalau pemerintah memang, kemudian setuju merevisi, itu artinya betul bahwa Perppu ini dibuat tergesa-gesa," ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria.

Tiga fraksi di DPR RI, yakni Gerindra, PAN dan PKS menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Ketiganya menilai Perppu itu seharusnya tidak terbit.

Hari ini, mayoritas fraksi di DPR menyetujui Perppu Ormas dibawa ke rapat paripurna. Alumni aksi 212 akan menggelar demo lanjutan untuk menolak pengesahan Perppu ini menjadi UU.

Keluarnya Perppu Ormas ini, kata Politisi Gerindra Azikin, merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengawasi organisasi masyarakat.

Demokrat akan setuju Perppu menjadi UU apabila pemerintah bersedia melakukan revisi setelah disahkan.

Kompromi tersebut berkaitan dengan catatan dari sejumlah fraksi di DPR, ormas, dan pakar terhadap Perppu Ormas yang disampaikan dalam rapat pembahasan di Komisi II.

10 fraksi DPR yang hadir di dalam sidang itu pun menyepakati penundaan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap DPR menyetujui pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang karena pemberlakuannya memiliki dasar kuat.

Hidayat mengatakan alasan PKS menolak Perppu Ormas bukan untuk mengabaikan keamanan Pancasila.

"Sikap finalnya kita berharap terlihat pada proses akhir pengambilan keputusan tingkat dua pada Rapat Paripurna pada Kamis (26/10/2017)," ujar Taufik.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto resmi mendaftarkan gugatan atas SK Menkumham terkait pembubaran ormas ini ke PTUN pada 13 Oktober lalu.

Azyumardi Azra menilai Perppu Ormas dibutuhkan untuk menjaga eksistensi bangsa. Sebaliknya, Yusril justru mendorong agar Komisi II menolak Perppu No 2 tahun 2017 itu.

Sekretaris Fraksi PAN memastikan partainya menolak Perppu Ormas yang diajukan oleh pemerintah.

Fraksi PKS akan mengusulkan revisi terbatas terkait UU Ormas daripada menerima Perppu.

Komisi II DPR akan meminta pendapat juru bicara HTI tentang materi Perppu.

Pelapor advokat Eggi Sudjana mengubah pasal sangkaan mereka. Kini Eggi Sudjana terancam dijerat pasal penistaan agama yang juga telah menjebloskan Ahok ke penjara.

Pengacara mengatakan Eggi Sudjana tidak bermaksud menyinggung pemeluk agama lain di Indonesia.

Sejumlah sejawaran menilai pernyataan Eggi Sudjana soal sila pertama Pancasila yang hanya sesuai untuk ajaran Islam adalah contoh buta sejarah.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imam Aziz mengatakan tafsir Eggi bisa menciptakan ketegangan antar-umat beragama di Indonesia.