Indeks Perppu Ormas

Pengesahan Perppu Ormas menjadi UU oleh DPR RI berpeluang besar menyebabkan materi gugatan terkait beleid itu di MK kehilangan objek uji materinya.

Beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah Pasal 59 ayat (3) huruf b, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 82A.

Menanggapi perbedaan pendapat yang muncul terkait pengesahan Perppu Ormas jadi Uu, Wapres mengatakan itu hal yang wajar terjadi di negara demokrasi.

PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.

HTI akan melibatkan Yusril Ihza Mahendra uji materi UU Ormas yang sebelumnya adalah Perppu No 2 tahun 2017.

Menurut Hidayat PKS dan HTI memiliki sikap yang berbeda terhadap demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan Wapres tersebut disampaikan untuk menanggapi pro dan kontra penerbitan Perppu tentang Ormas dan anggapan bahwa pemerintah semena-mena dalam penetapannya.

F-PKB memberikan rekomendasi untuk dipertimbangkan dalam revisi Perppu Ormas, yaitu klausul tentang pembubaran ormas dan penodaan agama.

Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah menjadi UU, tapi masih ada cara untuk mengubahnya dengan uji materil di MK maupun revisi di DPR.

Melihat wacana dan pendapat terkait Perppu Ormas, Wasekjen PAN menilai sangat memungkinkan MK membatalkan Undang-Undang Ormas.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengklaim Perppu Ormas bukan alat politik untuk memberangus kelompok-kelompok penentang pemerintah.

Robikin mengatakan konsekuensi hukum disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU adalah gugurnya seluruh gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

DPR mengesahkan Perppu Ormas melalui voting dengan 314 suara setuju dan 131 tidak setuju.

Demonstrasi sekitar 6000-an massa menolak Perppu Ormas di depan Gedung DPR/MPR pada hari ini dijaga oleh pasukan polisi yang memakai atribut sorban dan peci.

Terdapat dua catatan dari PKB terkait Perppu Ormas. Pertama, memperjelas azas ormas. Kedua, memperjelas proses hukum yang ada.

Dalam rapat paripurna DPR soal pembahasan Perppu Ormas ini, usul lobi sebelumnya muncul dari dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS.

Gerindra, PKS, dan PAN, tiga fraksi DPR yang menolak Perppu Ormas, punya strategi sendiri dalam Rapat Paripurna yang dihelat Selasa (24/10/2017).

Anggota F-PKS tegas menolak Perppu Ormas karena bisa merusak kerukunan yang selama ini sudah terjalin.

Massa yang mengajukan izin keramaian atas nama Alumni Presidium 212 ini rencananya akan terus berada di depan Gedung DPR sampai Rapat Paripurna selesai.

Fraksi Gerindra dan PKS di DPR RI mengusulkan amandemen Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) daripada menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas).