Indeks Perppu Ormas

Meski dinilai terlalu ekstrem, Perppu Ormas mendesak untuk diterapkan dalam situasi sulit seperti saat ini. Setara menilai, pemerintah dalam posisi dilematis.

Pemerintah bisa langsung menindak akun media sosial ormas yang menyebarkan kebencian dengan menyematkan Perppu Ormas dan UU ITE.

Menko Polhukam, Wiranto optimistis DPR RI akan menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang. Alasan dia, pembentukan Perppu Ormas sudah sesuai dengan aspirasi publik.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan ormas yang dibubarkan pemerintah masih punya kesempatan untuk membela diri.

Penerbitan Perppu Ormas, menurut Wiranto, sesuai dengan hak Presiden dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Nasib Perppu yang dikeluarkan pemerintah akan ditentukan DPR. Jika tidak disetujui, maka akan kembali ke UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas.

PPP mendukung pemerintah menerbitkan Perppu Ormas karena didasarkan pada kebutuhan.

Pemerintah perlu menjelaskan alasan diterbitkannya Perppu Orman karena, menurut F-PKS Perppu ini dilandasi banyak pasal karet.

Perppu 2/2017 yang mengubah UU organisasi kemasyarakatan tak cuma membidik HTI, melainkan berefek luas bagi individu yang dituduh "menodai agama" dan ekspresi politik damai oleh aktivis Papua dan Maluku.

Alasan pemerintah untuk mengeluarkan Perrpu pembubaran ormas sesuai dengan asas hukum contrario actus, dinilai pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra, tidak tepat.

Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia mirip dengan pembubaran Partai Masyumi di era pemerintahan Orde Lama.

Pimpinan MUI meminta pemerintah mengimplementasikan Perppu Ormas secara konsisten dan tidak hanya menyasar satu ormas saja. 

Yusril menilai Perppu yang dikeluarkan pemerintah  tumpang tindih dengan norma-norma dalam KUHP.

Menurut Jusuf Kalla, aturan pembubaran ormas adalah hal yang biasa sebagaimana aturan-aturan lainnya.

HTI menilai penerbitan Perppu sebagai kezaliman pemerintah.

Menurut Araf, Perppu Ormas hanya bisa dikeluarkan apabila negara sedang dalam keadaan genting dan memaksa pemerintah untuk melakukan stabilisasi nasional.

Menurut Setara Institute, pemerintah bisa langsung menjalankan Perppu Ormas tanpa harus menunggu persetujuan DPR.