Indeks Pernikahan Dini

Di NTB, masyarakat mengadopsi hukum lokal demi menekan angka "merariq". Inisiatif serupa pun berkembang di Cianjur dan Gunungkidul.

Potret perkawinan anak: usia anak dilebih-lebihkan; 46 persen dari perkawinan di Indonesia terjadi di bawah umur.

Perempuan di Kota Jakarta rentan mendapat kekerasan seksual dan terkena praktik budaya berbahaya.

Dari angka penurunan pernikahan dini itu masih diperlukan waktu lebih dari 100 tahun untuk mengakhiri fenomena ini di Afrika Tengah dan Barat.

Telah ada 37 pasangan anak belum cukup umur yang mengajukan dispensasi menikah karena calon mempelai wanita telah telanjur hamil hingga Oktober 2017.

Undang-undang India mengatur bahwa berhubungan seks, bahkan atas dasar suka-sama-suka, dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 16 tahun akan dianggap sebagai perkosaan.

Menurut Khofifah pernikahan anak usia dini di beberapa titik sebetulnya bisa teridentifikasi, namun ada alasan-alasan tertentu sehingga didapatkan izin dari pengadilan negeri untuk menikah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan tidak memperbolehkan laki-laki usia 16 tahun untuk menikah.

Pernikahan anak banyak terjadi karena dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta kebijakan yang belum diatur secara jelas.

Jumlah siswa SMP yang berhenti sekolah karena alasan menikah ini diketahui berdasarkan laporan panitia penyelenggara ujian nasional.

BKKBN mengimbau agar para generasi muda menunda pernikahannya dalam usia yang terlalu dini.

Anggota Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menilai draf revisi KUHP tidak sejalan dengan semangat pencegahan pernikahan usia anak atau nikah dini.

Studi terbaru menunjukkan jumlah lelaki dan perempuan di Arab Saudi yang tidak menikah semakin meningkat. Beberapa yang telah siap, harus menunda pernikana karena alasan sosial dan keluarga.

KUA selalu dapat rapor merah dalam survei integritas pelayanan publik yang dilakukan KPK. Praktik gratifikasi dan pungutan liar di KUA disinyalir sebagai salah satu penyebabnya. PP Nomor 19 tahun 2015 yang diharapkan dapat menjadi solusi ternyata belum optimal.

Generasi milenial tak suka kelabing, tapi mungkin “hobi” pacaran. Mereka muda, cekatan, sekaligus rawan.