Indeks Perda Syariah

Di DPR RI, Illiza Sa’aduddin menjadi perwakilan pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol itu. Dia mengutip Al Maidah 90-91.

Jumlah RS syariah mencapai 15 RS dari sebelumnya hanya 3 RS pada April 2018.

Daerah yang mengusung perda syariah mandul mencegah korupsi dan menghadapi problem kemiskinan.

Depok dikenal kota semrawut, macet, dengan tata ruang yang salah kaprah. Namun, problem itu dijawab lewat Raperda Kota Religius.

Jumlah populasi muslim di Manokwari tak cuma karena transmigrasi, tapi juga karena sebagian penduduk asli Papua memilih memeluk Islam.

Transmigrasi pada 1980-an dari Jawa ke Manokwari tak cuma mengubah demografi penduduk tapi juga mendorong penyebaran Islam di Papua.

Cerita demonstrasi menolak pembangunan masjid di Manokwari yang nyaris berujung rusuh pada 2015.

MUI Papua Barat menilai pasal-pasal dalam Perda Manokwari Kota Injil rawan menimbulkan konflik sosial.

Pasal-pasal kontroversial dalam Perda Manokwari Kota Injil.

"Boleh bangun masjid di Manokwari tapi tidak boleh jauh lebih besar dari gedung gereja," ujar Warinussy.

Perda Manokwari Kota Injil jadi sorotan tajam di Jakarta. Dikhawatirkan jadi basis diskriminasi terhadap umat non-Kristen di Papua Barat.

"Enggak [apa-apa], kok. Lihat saja gue," kata Ahok kepada Grace.

Perbedaan pandangan antara tokoh-tokoh Islam dan nasionalis-sekuler sudah jamak sejak Indonesia belum lahir. 

“Hari ini saya memenuhi undangan untuk mengklarifikasi terkait laporan yang disampaikan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)."

Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Abdullah Darraz menilai keberadaan perda syariah selama ini, lebih banyak memberikan dampak negatif daripada manfaatnya.

Perda syariah justru lahir dari politikus partai sekuler-birokratis seperti PDI-P & Golkar. Bahkan perolehan suara di atas rata-rata partai Islamis juga berasal di wilayah yang tidak menerapkan perda syariah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review menilai upaya pemidanaan atau pelaporan Grace ke polisi bisa merusak demokrasi ke depan.

Mahfud menyebut tidak boleh ada aturan semacam perda syariah yang mengatur soal naik haji dan membayar zakat mal.

“Itu kewenangannya PSI sendiri, itu keputusan politik sendiri. Kami tidak campur-campur,” ungkap Johnny.

PSI berpandangan perda berbasis agama diskriminatif. Pandangan ini sebenarnya punya dasar, meski ditentang MUI.