Grace Natalie Tolak Perda Keagamaan, TKN Jokowi: Itu Kewenangan PSI

“Itu kewenangannya PSI sendiri, itu keputusan politik sendiri. Kami tidak campur-campur,” ungkap Johnny.

Terbit 19 Nov 2018 15:11 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo–Ma’ruf Amin, Johnny G Plate tidak mau berkomentar banyak soal pendapat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menolak adanya Peraturan Daerah berbasis agama seperti Perda Syariah dan Perda Injil. Bagi Johnny, hal itu keputusan pribadi partai politik yang tidak akan diintervensi oleh TKN.

“Itu kewenangannya PSI sendiri, itu keputusan politik sendiri. Kami tidak campur-campur,” tegas Johnny kepada Tirto, Senin (19/11/2018).

Johnny menyatakan partai-partai yang bergabung dalam TKN hanya mempunyai satu tujuan, yakni memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Johnny juga berharap publik tidak menghubungkan sikap PSI dan TKN, apalagi sikap Jokowi-Ma’ruf.

“Itu tanggung jawab partai. Memang kami mau mengganti visi-misi Partai PSI sesuai visi-misi Partai Nasdem?” ungkap Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini. “Jangan ditarik-tarik terlalu jauh. Itu masing-masing saja punya.”

Meski begitu, Johnny tak mau berkomentar soal dampak ucapan Ketum PSI itu terhadap elektabilitas Jokowi-Ma’ruf.

Terkait dengan pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Sumatera Barat yang sudah mengimbau agar tak mendukung PSI dan siapapun yang diusungnya, Johnny optimistis hal itu tak berpengaruh banyak terhadap Jokowi.

“Yang milih [Jokowi-Ma’ruf] kan bukan MUI. Yang milih masyarakat,” ucapnya.

Soal adanya evaluasi terhadap omongan PSI sendiri, Johnny tak mau buka mulut. Menurutnya hal itu merupakan “urusan internal” TKN dan tidak perlu dibicarakan dengan publik.

Dalam pernyataannya, Grace Natalie menegaskan PSI akan mencegah kemunculan ketidakadilan, praktik diskriminasi dan tindak intoleransi di Indonesia.

“Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariat. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa,” kata dia di Tangerang, Minggu (11/11/2018).

Menurut Grace, keberadaan perda-perda syariat maupun injil dapat membatasi kebebasan masyarakat. Misalnya, kata Grace, perda semacam itu bisa memaksa siswa untuk berbusana tertentu hingga dapat membatasi kebebasan umat dalam beribadah.

“Ini ingin kami perangi karena Indonesia itu masyarakatnya beragam. Jika kami tidak menjaga keberagaman ini, Indonesia bisa menjadi Suriah atau Irak, dan akhirnya tidak ada yang diuntungkan,” kata Grace.