tirto.id - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Revisi struktur OMO FOLU ini berisikan perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Personel OMO terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
FOLU Net Sink 2030 adalah kondisi tingkat serapan gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisi. Sesuai nomenklaturnya, pemerintah ingin mencapai target itu pada 2030. Kebijakan ini digadang sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.
Meski demikian, SK Menteri Kehutanan tentang OMO FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan pada akhir Januari 2025 itu justru menuai polemik. Pasalnya, Menhut memasukkan beberapa kader PSI—partai asal Raja—ke struktur organisasi yang berasal dari pihak eksternal.
Beberapa kader PSI yang dicemplungkan Raja ke OMO FOLU Net Sink 2030 di antaranya Andy Budiman sebagai Dewan Penasihat Ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Sigit Widodo sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota Bidang Konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
Sementara itu, Raja menjabat sebagai Penanggung Jawab OMO FOLU Net Sink 2030. Sebagai personel, masing-masing dari mereka akan mendapat honor. Dalam SK Menteri Kehutanan itu, honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta/bulan, untuk anggota bidang sebesar Rp20 juta/bulan, dan bagi staf sebesar Rp8 juta/bulan.
“Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra. Dan, yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” tegas Raja Juli dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/3/2025).
Program FOLU Net Sink 2030 sejatinya memang tak mengandalkan APBN lantaran didanai oleh Pemerintah Norwegia. Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar 216 juta dolar AS untuk hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terbagi dalam empat tahap result based contribution (RBC).
RBC dari Norwegia itu dikelola oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Meskipun anggaran OMO FOLU Net Sink 2030 tak berasal dari APBN, Raja keliru dalam aspek menggunakan kewenangannya untuk memasukkan kader PSI ke struktur organisasi tersebut tanpa menimbang kapasitas. Keberadaan kader PSI dalam struktur OMO secara tidak langsung merusak integritas dan kredibilitas program FOLU Net Sink 2030.
“FOLU seharusnya menjadi organisasi pendamping pemerintah secara profesional, melibatkan sedikit orang di tataran elitenya, juga melibatkan organisasi-organisasi lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Misal saja menggandeng peneliti CIFOR, aktivis WALHI, dan organisasi lain yang terbukti memiliki reputasi baik,” ujar analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Tirto, Jumat (7/3/2025).
Konflik Kepentingan
Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengatakan bahwa penyempurnaan struktur OMO FOLU Net Sink 2030 yang dilakukan oleh Menhut rawan terhadap konflik kepentingan karena masuknya kader-kader PSI. Sehingga, Kemenhut dalam hal ini perlu menyampaikan alasan pengambilan keputusan atas kebijakan tersebut.
“Transparansi proses rekrutmen atau pengisian struktur OMO FOLU Net Sink sangat penting agar tidak menimbulkan kegaduhan di publik,” jelas Badiul kepada Tirto, Jumat (7/3/2025).
Menurut Badiul, substansi SK Menhut Nomor 32/2025 juga kontra produktif dengan semangat efisiensi anggaran yang dikomandoi Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan-kebijakan seperti itu justru terkesan menunjukan lemahnya komitmen Kemenhut pada kebijakan efisiensi anggaran itu.
Meski tidak dibiayai APBN, terang Badiul, skema pembiayaan hijau dari negara mitra biasanya berupa obligasi hijau, kemitraan publik-swasta, dan blended finance. Skema-skema itu sebagian statusnya adalah utang. Sehingga, Menhut perlu mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Yang tidak kalah penting, struktur baru OMO FOLU Net Sink [yang ditetapkan] Menteri Kehutanan harus bisa memberikan jaminan bahwa penunjukan struktur baru tidak ada kepentingan politik, tapi profesionalitas,” jelas Badiul.
Analis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa masuknya beberapa kader PSI di dalam organisasi tersebut cenderung hanya bagi-bagi jabatan saja. Apalagi, para kader PSI yang ditempatkan Raja dalam OMO FOLU tersebut tidak ada satu pun yang punya track record mengurusi bidang kehutanan.
“Dan, sangat wajar ketika publik menganggap bahwa ini bagi-bagi jabatan saja, tidak ada substansi penting yang membuat orang-orang itu harus ada di tempat itu,” jelas Kunto kepada Tirto, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Kunto menilai bahwa penempatan kader PSI itu juga merupakan upaya manuver Raja, mengingat PSI sebentar lagi akan menggelar kongres. Partai yang dinakhodai Kaesang Pangarep itu juga berkeinginan membuka peluang untuk menerapkan sistem “partai perorangan” dalam kongres 2025 mendatang.
“Artinya, semua orang punya saham dan berarti punya hak pilih untuk memilih ketua umumnya. Dan, itu mungkin ada hubungan internal PSI, bagaimana Raja Juli berhasrat menjadi Ketua Umum. Atau, membantu Kaesang menjadi Ketua Umum lagi. Ini kemudian menjadi motif kenapa Raja Juli melakukan ini,” jelas dia.
“Tapi, bisa saja ini adalah politik balas budi. Seperti halnya Prabowo memberikan kursi bagi-bagi jabatan ke tim pemenangannya dan orang-orang terdekatnya. Dan, ini sangat mungkin dilakukan oleh Raja Juli,” sambung Kunto.
Praktik Lazim
Jika melihat polanya, apa yang dilakukan Raja itu sebenarnya merupakan praktik cukup jamak di Indonesia. Bahwa kader suatu partai yang menjabat menteri punya kecenderungan untuk memasukkan kader-kader partainya ke struktur-struktur di dalam kementeriannya.
"Apa yang terjadi pada PSI ini mengonfirmasi sebenarnya bahwa partai-partai yang lain selama ini kalau ada elite partai yang jadi menteri ada kecenderungan memborong kader-kader mereka untuk menjadi bagian di dalamnya," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, kepada Tirto, Jumat (7/3/2025).
Bagi Adi, hal itu merupakan fenomena biasa di Indonesia sehingga publik tidak perlu kaget-kaget amat.
"Apakah itu salah? Biarkanlah publik yang menilai," tukas dia.
Analis sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, mengamini bahwa apa dilakukan Raja merupakan praktik umum yang sudah lama jadi kebiasaan di Indonesia.
Namun, Raja dalam konteks ini terkesan melakukannya secara “kasar” dan tidak memperhitungkan persepsi publik. Raja secara tidak langsung membentuk organisasi tertentu yang dicurigai fungsinya untuk menampung banyak kader partainya.
"Ini sangat tidak peka terhadap kritik publik di tengah isu efisiensi anggaran," jelas Musfi kepada Tirto, Jumat (7/3/2025).
Yang terpenting, lanjut Musfi, tindakan Raja tersebut sangat kontras dan berkebalikan dengan nilai yang dijual partainya selama ini. PSI sering mendaku diri sebagai “partai anak muda” yang transparan, bebas korupsi, dan tidak seperti “partai-partai tua”. Namun, nyatanya praktik kadernya yang jadi menteri sama saja bahkan terlalu “kasar” untuk dilihat oleh publik.
"Raja Juli saya kira perlu mempertimbangkan keputusannya karena ini kontraproduktif dengan citra partainya," kata dia.
Di tengah sorotan negatif tersebut, Kaesang sebagai Ketua Umum PSI seharusnya bisa bersikap. Jika Kaesang serius konsisten dengan nilai-nilai yang dijual PSI, Kaesang seharusnya menegur Raja. Kalau praktik seperti itu justru dibiarkan dan dia cuek saja terhadap kritik publik, ini mempertegas bahwa slogan PSI selama ini cuma omon-omon semata.
PSI sendiri membenarkan bahwa beberapa kadernya bergabung di struktur OMO FOLU Net Sink 2030.
"Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesinal nonpartai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya.” kata Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/3/2025).
Agus bahkan menjamin bahwa kader-kader yang namanya tercantum dalam SK Menhut tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Terlebih, kebanyakan posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut adalah pendukung kesekretariatan.
"Jadi, memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU," kata Agus.
Mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menyatakan bahwa para kader PSI tersebut sudah lama bekerja sama dengan Raja.
"Karena sudah lama membantu Bang Menteri, sudah bisa langsung bekerja tancap gas, karena sudah memahami ritme kerja Bang Menteri," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
