Indeks Perda

Anies selangkah menepati janji kampanye dengan membangun Kampung Akuarium. Tapi janji tersebut bertabrakan dengan regulasi.

RUU Cipta Kerja (sebelumnya Ciptakan Lapangan Kerja alias Cilaka) akan memangkas sejumlah kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin.

Tarif pajak daerah juga mesti mendukung investasi dan iklim usaha.

Naskah akademik RUU terkait Omnibus Law tengah disiapkan untuk dimasukkan ke DPR pada awal 2020.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengaku setuju dengan wacana munculnya tenaga ahli bagi anggota dewan. Menurutnya, anggota dewan memang membutuhkan tenaga ahli, tak terkecuali anggota DPRD DKI.

Pemkot Depok telah mengeluarkan aturan pemisahan parkir motor antara laki-laki dan perempuan dan baru-baru ini kembali viral dan menuai reaksi warganet.

WHO: Pada tahun 2015, terdapat sekitar 32 juta orang Indonesia yang masih buang hajat di tempat terbuka.

Belakangan banyak kelurahan yang ingin jadi desa supaya bisa mencicipi Dana Desa.

Untuk Perda Nomor 3 Tahun 2013, sanksinya adalah uang denda dengan nilai maksimal Rp500 ribu.

Kebijakan pengendalian rokok di daerah sulit terwujud secara massif, karena masih ada kepentingan untuk memungut pajak rokok dibandingkan mengedepankan kesehatan anak.

UUD 1945 mengamanatkan setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pimpinan DPRD Kota Pariaman berdalih perda yang mengatur sanksi bagi LGBT dibuat karena masyarakat di daerahnya mayoritas muslim.

Peneliti: perda Injil adalah respons atas meningkatnya jumlah warga Muslim di Papua. Diklaim sebagai cara untuk menjaga nilai-nilai kekristenan di Manokwari.

"Bali unggul karena pariwisata budaya. Karena itu wisatawan juga harus ikut berkontribusi untuk melestarikan budaya Pulau Dewata."

Sandiaga menyatakan program penataan kampung di Jakarta perlu didukung dengan revisi Perda RDTR.

"DKI malah belum punya Perda Bantuan Hukum. Nah kalau sudah ada Perda itu maka payung hukumnya ada," kata Anies.

Pemprov DKI akan mengajukan draft revisi peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 soal ketertiban umum agar becak dapat kembali beroperasi di ibu kota.

Pembatalan 1.765 peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) telah menghanguskan anggaran Rp353 miliar. Presiden Jokowi harus segera menata sistem regulasi di negeri ini. Agar tak ada lagi dana terbuang sia-sia.

Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat pertumbuhan investasi di provinsi tersebut cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir yang berdampak pada perlambatan ekonomi provinsi itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada 3.226 peraturan daerah di Indonesia yang muatannya menghambat investasi, birokrasi dan perizinan serta bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pihaknya telah meminta gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia agar menghapus regulasi tersebut.