Indeks Perda

DPRD Bogor Sahkan Dua Perda di Akhir Tahun 2025
Kedua Perda itu disahkan dalam rapat paripurna sekaligus menetapkan hasil evaluasi gubernur terhadap RAPBD Bogor Tahun Anggaran 2026.

Driver Pariwisata Geruduk DPRD Bali Lagi, Tagih Janji Perda ASK
Setelah 6 bulan berlalu, Peraturan Daerah Angkutan Sewa Khusus (Perda ASK) tak kunjung dibahas di rapat paripurna DPRD Bali.

Asphija Tolak Wacana Larangan Rokok di Tempat Hiburan Malam
Menurut Hana, larangan merokok di tempat hiburan itu akan semakin menekan pelaku industri hiburan yang saat ini sudah terseok-seok akibat pajak tinggi.

DPRD Jakarta Taget Perda Sekolah Gratis Rampung Akhir Januari
Program sekolah gratis akan diterapkan pada tahun ajaran pendidikan baru yang jatuh pada Juli 2025.

DPRD DKI Jakarta Sahkan APBD 2025 Senilai Rp91,34 T
Raperda APBD tahun anggaran 2025 disahkan menjadi Perda dengan nilai Rp91.344.891.241.214 dalam rapat paripurna.

Kampung Akuarium Anies: Realisasi Janji yang Menabrak Regulasi
Anies selangkah menepati janji kampanye dengan membangun Kampung Akuarium. Tapi janji tersebut bertabrakan dengan regulasi.

RUU Cilaka: Izin Pemda Dikurangi dan Perda Bisa Dibatalkan Pusat
RUU Cipta Kerja (sebelumnya Ciptakan Lapangan Kerja alias Cilaka) akan memangkas sejumlah kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin.

Pemda Terancam Diberi Sanksi Bila Buat Perda yang Ganggu Investasi
Tarif pajak daerah juga mesti mendukung investasi dan iklim usaha.

Menkumham Yasonna Sebut Omnibus Law Bakal Batalkan Perda
Naskah akademik RUU terkait Omnibus Law tengah disiapkan untuk dimasukkan ke DPR pada awal 2020.

DPRD Fraksi Golkar Setuju Usulan Tenaga Ahli untuk Bantu Kinerja
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengaku setuju dengan wacana munculnya tenaga ahli bagi anggota dewan. Menurutnya, anggota dewan memang membutuhkan tenaga ahli, tak terkecuali anggota DPRD DKI.

Alasan Pemkot Depok Pisahkan Parkir Motor Pria dan Wanita
Pemkot Depok telah mengeluarkan aturan pemisahan parkir motor antara laki-laki dan perempuan dan baru-baru ini kembali viral dan menuai reaksi warganet.

Eh, Tau Gak? Nggak Boleh Kencing Sembarangan
WHO: Pada tahun 2015, terdapat sekitar 32 juta orang Indonesia yang masih buang hajat di tempat terbuka.

Berlomba Jadi Desa - Tirtografi
Belakangan banyak kelurahan yang ingin jadi desa supaya bisa mencicipi Dana Desa.

DLH DKI Gunakan 2 Perda untuk Tindak Pembuang Sampah Sembarangan
Untuk Perda Nomor 3 Tahun 2013, sanksinya adalah uang denda dengan nilai maksimal Rp500 ribu.

Kebijakan Daerah Lemah, Anak Belum Aman dari Asap Rokok
Kebijakan pengendalian rokok di daerah sulit terwujud secara massif, karena masih ada kepentingan untuk memungut pajak rokok dibandingkan mengedepankan kesehatan anak.

Perda yang Mendiskriminasi LGBT Disebut Melanggar Konstitusi
UUD 1945 mengamanatkan setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Alasan DPRD Kota Pariaman Sahkan Perda yang Atur Sanksi Bagi LGBT
Pimpinan DPRD Kota Pariaman berdalih perda yang mengatur sanksi bagi LGBT dibuat karena masyarakat di daerahnya mayoritas muslim.

Perda Syariah dan Perda Injil Sama-Sama Ancam Minoritas
Peneliti: perda Injil adalah respons atas meningkatnya jumlah warga Muslim di Papua. Diklaim sebagai cara untuk menjaga nilai-nilai kekristenan di Manokwari.

DPRD Dukung Buat Perda Penarikan Sumbangan untuk Turis Mancanegara
"Bali unggul karena pariwisata budaya. Karena itu wisatawan juga harus ikut berkontribusi untuk melestarikan budaya Pulau Dewata."

Sandiaga Sebut Revisi Perda RDTR akan Lancarkan Penataan Kampung
Sandiaga menyatakan program penataan kampung di Jakarta perlu didukung dengan revisi Perda RDTR.
Masuk tirto.id








