Indeks Penganiayaan Pegawai Kpk

Penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya berencana memeriksa Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Papua sebagai saksi dalam dugaan penganiayaan pegawai KPK.

Bukti itu berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk seperti pemeriksaan rekaman kamera pengawas dan hasil visum korban.

Setelah menaikkan status kasus penganiayaan 2 pegawai KPK ke penyidikan, polisi akan segera memeriksa sejumlah saksi lain.

Penyidik Polda Metro Jaya kembali membatalkan pemeriksaan dua pegawai KPK yang diduga korban penganiayaan Pemprov Papua. Hal itu karena penyidik Polda Metro Jaya harus melakukan kegiatan lain.

Pihak penyidik Polda Metro Jaya telah menerima hasil visum kedua pegawai KPK yang diduga dianiaya oleh Pemprov Papua.

Ketidakhadiran pegawai KPK dalam pemeriksaan di Polda Metro menandakan KPK belum sepenuhnya percaya dengan Polri.

 Lima Saksi Dugaan Penganiayaan Pegawai KPK diantaranya tiga petugas keamanan hotel, satu resepsionis hotel dan satu operator kamera pengawas.

Ahli pidana dari Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menilai pemeriksaan kasus penganiayaan pegawai KPK bisa dilakukan di mana pun selama disepakati bersama antara Polri dan KPK.

Terkait pemeriksaan kasus penganiayaan pegawai KPK, Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto mengatakan tidak ada aturan tentang pemeriksaan wajib dilaksanakan di kantor polisi.

Ketidakhadiran 2 petugas KPK diperiksa sebagai saksi kasus penganiayaan di Polda Metro Jaya karena ada tugas yang harus dijalankan, sehingga minta dijadwalkan ulang.

Penyidik sudah menyita rekaman CCTV dan sedang dianalisis oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kepolisian RI menuntaskan kasus penganiayaan terhadap penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW menegaskan Pemprov Papua seharusnya tidak perlu melapor pegawai KPK ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik dan UU ITE bila memang tidak ada indikasi korupsi.

Kasus dugaan penganiayaan seharusnya mudah dibuktikan, tapi polisi juga bisa mengusut kasus dugaan pelanggaran UU ITE oleh KPK saat mengambil bukti.

Setelah insiden dugaan penganiayaan pegawai KPK, Pemrov Papua melapor ke Polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan

Pegawai KPK yang mengalami cidera pada tulang hidungnya telah berhasil dilakukan operasi.

Pemerintah Provinsi Papua menyebut tidak ada peristiwa penganiayaan, yang ada hanya insiden dorong mendorong.

Wadah Pegawai KPK menilai aksi pemukulan itu sebagai upaya teror kepada pegawainya.

Fadli menyayangkan kekerasan yang dialami oleh petugas KPK, apalagi ketika mereka sedang menjalankan tugas.

Rekaman CCTV penganiayaan pegawai KPK rusak dan diformat. ICW memperingatkan agar pihak Hotel Borobudur tak menutup-nutupi kasus ini.