Indeks Peneliti Icw

ICW juga menuntut UU KPK direvisi guna mengembalikan independensinya dari kontrol eksekutif.

KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dari kantor Visi Law terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL.

ICW menilai Firli Bahuri sama seperti tahanan KPK, hanya saja tidak menggunakan pakaian rompi tahanan.

ICW menilai pidato Jokowi soal pemberantasan korupsi berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.

ICW menilai kenaikan yang tak signifikan tersebut menjadi cermin bahwa penegakan hukum tak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi.

Moeldoko meminta agar ICW memberikan bukti atas tuduhan terhadapnya dan meminta maaf.

ICW mencatat sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021, penyedia jasa layanan kesehatan untuk pemeriksaan PCR setidaknya untung sekitar Rp10,46 triliun.

Anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas yang melibatkan influencer sepanjang tahun 2014 hingga 2020 adalah sebesar Rp90,45 miliar.

Kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap.

KPK harus melakukan penyelidikan atas indikasi korupsi yang diterima pihak-pihak yang membantu pelarian dan memfasilitasi buronan Djoko Tjandra.

Gugatan keterbukaan informasi BPJS Kesehatan kandas di pengadilan telah memicu kekhawatiran tertutupnya institusi publik terhadap pengawasan.

ICW menilai MA harus berbenah diri lantaran vonis ringan untuk koruptor kembali terjadi di tahun ini.

YLBHI menilai langkah Presiden Jokowi dalam pengesahan revisi UU No. 19/2019 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mengembalikan Indonesia ke masa Orba.

Dewan Pengawas Komisi Pemberanatsan Korupsi (KPK) dinilai tak diperlukan, karena rawan konflik kepentingan.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak KPK untuk mengusut laporan dugaan pelanggaran etis yang dilakuka capim KPK Firli Bahuri dan Pahala Nainggolan.

ICW menilai pemerintah tak berpihak pada pemberantasan korupsi melalui langkah pemberian remisi pada 338 narapidana kasus korupsi pada hari kemerdekaan, 17 Agustus 2019 kemarin.

Sampai pada tahapan pengumuman hasil tes psikotes hari ini Pansel Capim KPK dinilai masih mengabaikan isu integritas calon.

Sejak negara mengeluarkan Rp320 triliun untuk 54 bank swasta dalam kasus BLBI, baru 8,5 persen atau Rp27,2 triliun kepada negara.