Indeks Penegakan Hukum

Komisi III DPR menilai apabila aksi persekusi dan razia di masyarakat tidak segera dihentikan maka akan merusak citra Indonesia sebagai negara hukum.

Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden Joko Widodo mengundang delapan perwakilan organisasi lintas agama di Indonesia untuk membahas langkah mengantisipasi semakin maraknya pertentangan antarkelompok dan golongan akhir-akhir ini.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menerapkan pengawasan dan sanksi berlapis untuk menata pelaksanaan perizinan yang diterbitkan kementerian tersebut.

Indonesia dinilai belum memiliki sistem penegakan hukum yang kuat di bidang maritim. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan membentuk Pengadilan Maritim.

Kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran yang memberikan hadiah uang bagi aparat yang berhasil menembak bandar narkoba mendapat pujian dari Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN bahkan mendorong pemerintah daerah lain dapat meniru kebijakan Sugianto tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan agar penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dilakukan melalui proses hukum yang terhormat, proporsional, dan berjanji tak akan melakukan intervensi.

Otto Hasibuan yang merupakan ketua tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso memohon kepada presiden untuk menjadikan kasus Jessica ini sebagai momentum reformasi hukum. Ini tak lepas dari banyaknya kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menerbitkan surat edaran terkait penundaan penegakan hukum taksi online yang sejatinya berlaku mulai 1 Oktober 2016.

Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai lebih fokus pada sektor ekonomi, tetapi menganaktirikan penegakan hukum itu sendiri.

Kapolri mendatangi KPK guna mempererat hubungan kedua lembaga penegak hukum itu. Dua lembaga itu juga sudah membuat draf nota kesepahaman untuk mendukung kerja sama Polri dan KPK.