Masuk tirto.idIndeks Penegakan Hukum
Editorial Tirto: Kami Bersama #GejayanMemanggil
#GejayanMemanggil, #BengawanMelawan, #SurabayaMenggugat, #SemarangBergerak, dan banyak lagi menunjukkan perlawanan dengan sehormat-hormatnya itu. Kami bersama mereka.
Kejagung: Paradigma Hukum 5 Tahun Ini Sesuai Isi Pidato Jokowi
Dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kejaksaan RI telah melakukan semua hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Kenegaraan 2019.
Pidato Jokowi: Koruptor Dipenjara Bukan Tanda Penindakan Sukses
Jokowi menyindir kinerja lembaga penegak hukum dan HAM. Menurutnya, ukuran penegakan hukum dan HAM harus diubah, termasuk dalam soal pemberantasan korupsi.
Di Balik Ucapan Jaksa Agung soal Gakum Tak Boleh Ganggu Investasi
YLBHI menilai pidato Jokowi yang kemudian direplikasi oleh Jaksa Agung menunjukkan watak pemerintah yang represif.
Lokataru Minta Jokowi Perhatikan 3 Masalah Kinerja Polri Era Tito
Lokataru meminta Presiden Jokowi memberikan perhatian terhadap masalah kinerja Polri yang terkait dengan penegakan hukum, menjamin kebebasan sipil dan kekerasan terhadap warga.
Tim Hukum Nasional Buatan Wiranto: Bermasalah dan Politis
YLBHI dan PSHK menilai pembentukan tim hukum nasional bermasalah secara hukum tata negara lantaran Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang jelas.
Pengamanan Pemilu, Wakapolri: Penegakan Hukum Alternatif Terakhir
Wakapolri Ari Dono Sukmanto menyatakan pencegahan secara persuasif perlu diutamakan dalam pengamanan Pemilu 2019.
Apa Betul Ada Kepala Desa yang Ditangkap karena Dukung Prabowo?
Saat debat Pilpres, Prabowo mengungkapkan ada pendukungnya dari apara desa ditangkap. Benarkah?
MUI Bakal Teken MoU Dengan Polri, Kejaksaan dan MA
Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari hasil Rapat Koordinasi Komisi Hukum dan Pengurus Wilayah Majelis Ulama Indonesia.
Mr. Besar Martokoesoemo, Advokat Pribumi Pertama Kelahiran Brebes
Setelah Indonesia merdeka, dia termasuk orang terpelajar yang ikut Republik, meski nyaris jadi korban revolusi sosial.
Capres-Cawapres Ideal Versi ICW: Demokratis dan Berani Lawan Mafia
ICW menilai kandidat Capres-Cawapres ideal adalah mereka yang memiliki program jelas untuk memperkuat demokrasi dan memberantas mafia hukum.
Anjing Berlatih, Kriminal Berlalu
Anjing pelacak menjalankan peran vital dalam tugas-tugas penegakan hukum, mulai dari pemberantasan narkoba hingga kontra-terorisme. Latihannya sangat berat.
Anggaran Tak Seperti KPK Jadi Dalih Polri Tak Maksimal Bekerja
Kapolri menghendaki agar sistem anggaran operasional di kepolisian diubah seperti yang diterapkan di KPK.
Jokowi-JK Dinilai Belum Serius Dorong Reformasi Hukum
Masa tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum berupaya serius dalam mendorong reformasi hukum.
Djarot Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah atas Kasus Persekusi
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi maraknya aksi persekusi dan harus menindak tegas pelaku aksi tersebut.
DPR Sebut Persekusi Bisa Rusak Citra RI sebagai Negara Hukum
Komisi III DPR menilai apabila aksi persekusi dan razia di masyarakat tidak segera dihentikan maka akan merusak citra Indonesia sebagai negara hukum.
Sweeping adalah Tugas Penegak Hukum, Bukan Ormas
Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jokowi Minta Tokoh Lintas Agama Dukung Demokrasi yang Sehat
Presiden Joko Widodo mengundang delapan perwakilan organisasi lintas agama di Indonesia untuk membahas langkah mengantisipasi semakin maraknya pertentangan antarkelompok dan golongan akhir-akhir ini.
Kementerian LHK Beri Sanksi Tegas Perusak Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menerapkan pengawasan dan sanksi berlapis untuk menata pelaksanaan perizinan yang diterbitkan kementerian tersebut.
Kemenhub Perkuat Hukum melalui Pengadilan Maritim
Indonesia dinilai belum memiliki sistem penegakan hukum yang kuat di bidang maritim. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan membentuk Pengadilan Maritim.
