Indeks Penegakan Hukum

Presiden Jokowi meminta agar Kejaksaan Agung harus terus mengedepankan kepentingan negara dalam penegakan hukum.

Presiden Jokowi persilakan agar diproses secara hukum apabila ada niat buruk atau mens rea dalam pengelolaan anggaran COVID-19.

Menkopolhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggantungkan kasus dan bermain opini dalam penanganan kasus.

Presiden Jokowi meyakini majelis hakim akan memutus kasus Novel Baswedan secara adil.

YLBHI mengkritik kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin lantaran kondisi kondisi penegakan hukum dan keamanan makin memburuk.

Komnas HAM mencatat ada upaya penanganan kepolisian berupa penegakan hukum dalam aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada 24-30 September 2019.

Jokowi perlu memprioritaskan orang yang berpengalaman di bidang hukum untuk menjadi Dewan Pengawas KPK, kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Presiden Jokowi menilai ada praktik mencari-cari kesalahan dari aparat penegak hukum terhadap investor. Benarkah demikian?

Dalam pidato pelantikan, Jokowi sama sekali tidak membahas soal penegakan hukum dan HAM.

Oligarki partai berada di belakang Revisi UU KPK dan karena itu banyak ditentang. Kami butuh presiden yang berani mengambil keputusan sulit.

#GejayanMemanggil, #BengawanMelawan, #SurabayaMenggugat, #SemarangBergerak, dan banyak lagi menunjukkan perlawanan dengan sehormat-hormatnya itu. Kami bersama mereka.

Dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kejaksaan RI telah melakukan semua hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Kenegaraan 2019.

Jokowi menyindir kinerja lembaga penegak hukum dan HAM. Menurutnya, ukuran penegakan hukum dan HAM harus diubah, termasuk dalam soal pemberantasan korupsi. 

YLBHI menilai pidato Jokowi yang kemudian direplikasi oleh Jaksa Agung menunjukkan watak pemerintah yang represif.

Lokataru meminta Presiden Jokowi memberikan perhatian terhadap masalah kinerja Polri yang terkait dengan penegakan hukum, menjamin kebebasan sipil dan kekerasan terhadap warga. 

YLBHI dan PSHK menilai pembentukan tim hukum nasional bermasalah secara hukum tata negara lantaran Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang jelas.

Wakapolri Ari Dono Sukmanto menyatakan pencegahan secara persuasif perlu diutamakan dalam pengamanan Pemilu 2019.

Saat debat Pilpres, Prabowo mengungkapkan ada pendukungnya dari apara desa ditangkap. Benarkah?

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari hasil Rapat Koordinasi Komisi Hukum dan Pengurus Wilayah Majelis Ulama Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, dia termasuk orang terpelajar yang ikut Republik, meski nyaris jadi korban revolusi sosial.