Indeks Pemindahan Ibu Kota

Pembentukan ibu kota baru harus dilandasi UU yang dibuat DPR. Kalau DPR tak setuju, maka rencana ini batal.

Tahap pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan diawali dengan penentuan lokasi.

Walhi memprediksi, ibu kota baru akan mengulangi kesalahan yang sama dengan ibu kota Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai membahas sejumlah skema yang dapat digunakan untuk mengurangi beban APBN dalam pembiayaan pemindahan ibu kota.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur termasuk kebijakan positif dan jika kajian akademisnya sudah diserahkan pemerintah ke DPR maka DPR harus segera melakukan kajian perundang-undangan.

Basuki menjelaskan tahap yang akan dikerjakan untuk pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

Partai Gerindra meminta negara membiayai seluruh dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan sejumlah gedung pemerintah di Jakarta akan ditukar guling jika rencana ibu kota pindah ke Kalimantan Timur dilaksanakan. 

Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan sikap apakah Jakarta akan menjadi otonomi khusus atau tidak. Sebab, daerah otonomi khusus harus disertai keputusan presiden dan DPR.

PAN menyebutkan, rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota belum tepat karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih lambat.

Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengakui lahan milik Hashim Djojohadikusumo dan kakaknya, Prabowo Subianto siap jika diminta lahannya untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

Anggota DPR Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah tidak pernah melibatkan DPR dalam pembahasan soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara & Kutai Kertanegara, Kaltim.

Pemerintah seharusnya bisa menahan arus urbanisasi dengan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, bukan memindahkan ibu kota.

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengatakan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota hanyalah wacana belaka.

Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan telah melakukan rapat perihal rencana pemindahan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

DPR telah menerima hasil kajian pemindahan ibu kota dari Presiden Joko Widodo dan akan segera menindaklanjuti rencana pemindahannya.

Pemerintah mulai melakukan proses pembekuan lahan di lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mencegah spekulan tanah menyerobotnya.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi pemerintah.

Ridwan Kamil menilai desain ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara kurang tepat.

95,7 warga DKI Jakarta menyatakan tidak setuju jika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.