tirto.id - Pemerintah bakal membahas soal skema yang dapat digunakan untuk mengurangi beban APBN dalam pembiayaan pemindahan ibu kota. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurutnya, pihaknya segera membahas sejumlah skema pembiayaan lantaran rencana pembangunan konstruksi pusat pemerintahan baru tersebut akan dimulai pada tahun depan.
Ibu kota Indonesia bakal dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengklaim bahwa anggaran untuk kajian dan perencanaan pemindahan ibu kota sudah masuk dalam RAPBN tahun anggaran 2020. Alokasi tersebut berada di pos Bappenas dan Kementerian PUPR.
Terkait dengan skema pembiayaan ibu kota baru Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bakal dibiayai lewat APBN, KPBU dan Swasta.
Hal itu disampaikan dalam acara Youth Talks di Jakarta pada 20 Agustus 2019. Dalam laporannya, Bappenas mengatakan biaya pemindahan ibu kota diperkirakan mencapai Rp485,2 triliun.
APBN diperkirakan bakal membiayai 19,2 persen pemindahan ibu kota baru yaitu Rp93,5 triliun.
Dana dari APBN itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Selanjutnya untuk pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.
Dana pemindahan ibu kota juga bakal menggunakan KPBU sebesar Rp265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen dari total biaya pemindahan ibu kota.
Sementara Swasta mendapat porsi 26,2 persen atau Rp127,3 triliun dalam pemindahan ibu kota.
Berikut Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru
APBN (Rp93,5 Triliun) untuk:
- Infrastruktur pelayanan dasar
- Pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri
- Pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri
- Pengadaan lahan
- Ruang terbuka hijau
- Pangkalan militer
KPBU (Rp265,2 Triliun) untuk:
- Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- Pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN)
- Sarana pendidikan dan sarana kesehatan
- Museum dan lembaga pemasyarakatan
- Sarana dan prasarana penunjang
Swasta (Rp127,3 Triliun) untuk:
- Perumahan umum
- Pembangunan perguruan tinggi
- Science-technopark
- Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan toll
- Sarana kesehatan
- Shopping mall
- MICE
Editor: Agung DH
