Indeks Pemilu 2019

BSSN Petakan 3 Ancaman Serangan Siber Berpotensi Ganggu Pemilu
BSSN memetakan serangan siber menarget infrastruktur atau sistem informasi pemilu hingga penyelenggara pemilu dan peserta kampanye.

Jokowi Sebut Pilih Baju Putih & Soal Jas Mahal, TKN: Ini Gimmick
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga mengatakan, pernyataan Jokowi soal seruan memakai baju putih saat pencoblosan dan mengenai jas mahal hanyalah gimmick saat berkampanye.

Seruan Jokowi Pakai Baju Putih, BPN: Tabrak Asas Rahasia Pemilu
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean menilai instruksi Jokowi kepada pendukungnya untuk mengenakan baju putih saat hari pencoblosan bisa berpotensi membuat konflik di tengah masyarakat.
Wiranto Sebut Ajak Golput Bisa Kena UU ITE, Pegiat Golput: Itu Hoax
Pegiat SayaGolput Alghifari Aqsa menyebut pernyataan Menkopolhukam Wiranto soal pihak yang mengajak golput bisa dijerat UU ITE itu hoaks.

Wiranto Sebut Aparat Siap Amankan Daerah Rawan Saat Pemilu 2019
Wiranto menyatakan, aparat keamanan TNI-Polri sudah siap mengamankan daerah yang rawan saat Pemilu 2019, termasuk daerah Papua.

Kontroversi Seruan Jokowi Gunakan Baju Warna Putih Saat Pencoblosan
Ferdinand Hutahaean menyebut seruan Jokowi agar pendukungnya mengenakan baju putih saat datang ke TPS sebagai upaya pembenaran paslon 01 untuk berlaku curang.

TKN Benarkan Ada Arahan Jokowi Gunakan Baju Putih Saat Pencoblosan
TKN membenarkan adanya tulisan dari Jokowi menginstruksikan pendukungnya mengenakan baju berwarna putih saat hari pencoblosan, 17 April 2019.

Wiranto: Yang Ajak Golput Itu Mengacau, Bisa Dikenai UU ITE
Menkopolhukam Wiranto mengatakan orang yang mengajak untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput saat 17 April nanti, dapat dikenakan sanksi.
Bagaimana Nelayan Berpolitik di Tengah Pemilu?
Agensi politik nelayan masih berorientasi pada kebutuhan konsesi jangka pendek, alih-alih upaya perubahan kebijakan yang menguntungkan komunitas nelayan secara keseluruhan.

Rakornas Pemilu 2019, Wiranto: Ini Terakhir Koordinasi Pengamanan
Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional, kemungkinan menjadi pertemuan terakhir antara pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara dalam membahas Pemilu 2019.

KPU Coret Sekitar 3.000 Nama dari DPT Pemilu 2019
KPU menyatakan telah mencoret sebanyak 3.000-an nama dari daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak, 17 April 2019.

Lima Partai Politik di Lampung Batal Ikut Pemilu 2019
KPU Provinsi Lampung mencoret lima partai politik di kabupaten/kota daerah untuk mengikuti Pemilu 17 April 2019.

Kampanye Terbuka Dinilai Jadi Ajang Capres Rebut Suara Minoritas
Kampanye umum terbuka dinilai akan menjadi ajang capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mencari basis pendukung tambahan dari kelompok minoritas agama.

Prabowo-Sandiaga Dinilai Harus Rebut Lagi Suara di Jawa Barat
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak boleh santai menghadapi perubahan elektabilitas paslon di daerah Jawa Barat.

Bawaslu Akreditasi 51 Lembaga Pemantau Pemilu, Dua dari Luar Negeri
Bawaslu telah mengakreditasi 51 lembaga pemantau Pemilu 2019. Dua lembaga di antaranya berasal dari luar negeri.

Perekaman e-KTP Baru 98 Persen, Mendagri Minta Warga Proaktif
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk proaktif. Dia mengakui sampai saat ini, proses perekaman e-KTP baru mencapai 98 persen.

Mendagri Minta Pejabat Daerah Dorong Masyarakat untuk Tidak Golput
Mendagri berharap masyarakat benar-benar menggunakan hak pilihnya dan tidak golput dalam Pilpres 2019 nanti.

Pemilu 2019: Fadli Zon Desak KPU Perbaiki 17,5 Juta DPT Bermasalah
Fadli Zon mendesak KPU memperbaiki 17,5 juta DPT Pemilu 2019 yang bermasalah. Menurut dia, penyelesaian masalah ini penting untuk mencegah ketidakpercayaan terhadap KPU.

Ketika Jokowi dan Prabowo Mewanti-wanti Soal Hoaks
Hoaks bisa memengaruhi para pemilih yang belum punya preferensi ke calon tertentu.

Pemilu 2019: KPU Hanya Sebar Pemantau Asing di TPS Sekitar Jakarta
KPU akan menempatkan para pemantau asing di TPS-TPS sekitar Jakarta saja. Alasannya, jumlah personel KPU yang bisa mendampingi para pemantau asing itu terbatas.
Masuk tirto.id








