tirto.id - “Gunakan hak pilih kita pada tanggal 17 April 2019. Jangan lupa pilih yang bajunya putih. Karena putih adalah kita. Kita semua ke TPS berbondong-bondong berbaju putih.”
Tulisan itu merupakan arahan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo yang ditulis dengan tangan di secarik kertas putih lengkap dengan tandatangan dan nama jelasnya. Imbauan itu lalu viral di media sosial dan menuai pro dan kontra. Sebagian menilai positif, tapi tak sedikit yang berkomentar negatif.
Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong membenarkan arahan tersebut ditulis oleh Jokowi setelah melaksanakan kampanye terbuka pada hari pertama, Minggu, 24 Maret 2019, di Provinsi Banten.
Usman menuturkan, saat menyampaikan pidato, Jokowi menyerukan kepada pendukungnya untuk memilih pasangan capres-cawapres yang memakai baju berwarna putih. Paslon tersebut tak lain adalah Jokowi-Ma'ruf yang memang dalam surat suara mengenakan baju koko berwarna putih dengan peci di atas kepalanya.
Oleh tim kampanye, ucapan Jokowi tersebut kemudian diperluas menjadi simbol kekuatan bagi para pendukung paslon nomor urut 01 itu untuk mengupayakan kemenangan dalam Pilpres 2019. Warna putih, kata Usman, akan menjadi simbol pergerakan dan kekuatan bagi Jokowi dalam Pilpres 2019.
“Putih itu juga melambangkan kejujuran, orang yang bersih dan jujur,” kata Usman saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (27/3/2019).
Namun, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menilai instruksi tersebut malah akan berpotensi membuat konflik horizontal di tengah masyarakat saat berada di TPS pada hari pencoblosan nanti.
Potensi konflik akan muncul lantaran akan diketahui secara jelas siapa saja mereka yang memilih Jokowi. Sebab, secara kasat mata mereka memakai baju berwarna putih.
“Kemudian nanti yang lain merasa pendukung Prabowo 'oh ini lawan saya'. Maka potensi konflik itu akan mudah sekali terjadi, yang bukan baju putih akan merasa ini bukan kelompoknya,” kata Ferdinand saat diubungi reporter Tirto.
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan “ini bahaya bahwa Jokowi sedang menebarkan konflik di tengah masyarakat kita.”
Ferdinand juga menuding instruksi tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tak mengerti asas pemilu, yakni bebas dan rahasia. Sebab, kata Ferdinand, dengan adanya imbauan itu, Jokowi dianggap tak memahami makna demokrasi yang sesungguhnya.
“Dengan identifikasi tertentu seperti menggunakan baju putih artinya menabrak asas pemilu yang tidak lagi rahasia karena kita sudah tahu bahwa yang datang ke TPS itu baju putih itu [pendukung] Jokowi,” ucap Ferdinand.
Berebut Simbol Putih
Simbol putih sebenarnya tidak hanya identik dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf di kertas suara. Apalagi selama ini pendukung Prabowo-Sandi juga menggunakan simbol warna putih dalam setiap kegiatan politiknya.
Ferdinand memang secara gamblang tidak menyebut tim Prabowo-Sandiaga merasa tersaingi ketika Jokowi tiba-tiba mengampanyekan warna putih kepada para pendukungnya. Namun, Ferdinand justru menyebut seruan itu sebagai upaya pembenaran kubu Jokowi untuk berlaku curang.
“Jadi kami melihat ini ada upaya ketika nanti pendukung Prabowo yang biasanya datang dengan baju putih seolah-olah itu dianggap pemilih Jokowi padahal tidak,” ucap Ferdinand.
“Maka akan dipotret, oh ini baju putih ramai. Ya wajar dong menang padahal itu bukan pemilih Jokowi, tetapi pemilih Prabowo justru. Jadi ini ada upaya-upaya, kami lihat untuk menjadikan pembenaran sebuah kecurangan,” kata Ferdinand menambahkan.
Pernyataan Ferdinand bahwa Prabowo-Sandi sejak lama identik dengan warna putih, direspons sebagai sebuah klaim sepihak oleh Usman. Menurut Usman, justru Jokowi yang sejak lama gemar memakai pakaian berwarna putih saat bekerja.
“Itu, kan, klaim mereka, padahal yang berpakaian putih itu, kan, kami dari awal. Pak Jokowi selalu berpakaian putih, malah mereka [Prabowo-Sandiaga] pakai jas [saat debat dan di surat suara]. Mereka klaim saja itu," kata Usman.
Lalu, apakah seruan memakai baju putih ini termasuk ke dalam kampanye saat hari pencoblosan?
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi mengatakan tak ada larangan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengenakan pakaian berwarna saat pencoblosan.
"Melihat ketentuan larangan kampanye enggak menyebutkan terkait larangan untuk tidak boleh memaki kaos baju berwarna. Dia mau pakai baju putih, merah, atau kuning, itu kan sebenarnya tidak ada suatu larangan," tutur Puadi.
Lain halnya bila saat mencoblos, kata Puadi, terdapat alat peraga kampanye seperti kaos yang terdapat gambar paslon, foto nomor urut, atau logo partai politik tertentu.
"Yang dilarang itu ada penyertaan alat peraga kampanye seperti atribut parpol, ada lambang partai, ada nomor urut, atau ada foto paslon. Kalau kemudian ada instruksi dia suruh pakai kaos warna apa pun, ya itu hak seseorang,” kata Puadi.
Di dalam UU Pemilu memang tidak ditemukan larangan mengenai pakaian yang digunakan masyarakat saat datang ke TPS.
Larangan hanya ditujukan kepada pemantau pemilu agar tidak menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta pemilu. Aturan itu tercantum dalam Pasal 442 poin e UU No. 7 Tahun 2017.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
