BSSN Petakan 3 Ancaman Serangan Siber Berpotensi Ganggu Pemilu

BSSN memetakan serangan siber menarget infrastruktur atau sistem informasi pemilu hingga penyelenggara pemilu dan peserta kampanye.

Reporter: Adi Briantika

Terbit 27 Mar 2019 15:49 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma'ruf Amin (kiri) berbincang dengan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) usai mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat Capres Putaran Ketiga yang menampilkan hanya kedua Cawapres tersebut bertemakan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

tirto.id - Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Djoko Setiadi menyatakan ada potensi gangguan keamanan siber dalam Pemilu 2019.

Serangan siber, kata dia, menarget infrastruktur atau sistem informasi pemilu hingga penyelenggara pemilu dan peserta kampanye.

"Terdapat perluasan serangan siber, tren ancaman siber dalam Pemilu 2019 seperti hack, leak dan amplify," kata dia di Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu 2019, di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Hack, lanjut dia, adalah serangan yang bertujuan untuk mengganggu infrastruktur siber pemilu seperti membuat situs palsu untuk menipu target.

Leak, kata dia, serangan berkaitan dengan pembocoran informasi yang menyasar peserta pemilu dan peserta kampanye dengan cara menargetkan data peserta konstituen.

"Data peserta yang bersifat privasi dicuri dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu," jelas Djoko.

Amplify, kata dia, serangan yang berkaitan dengan memviralkan data atau informasi pribadi peserta pemilu yang diperoleh melalui serangan leak.

Tujuannya, imbuh dia, menyerang peserta pemilu dengan kampanye hitam (black campaign). Menurut dia, teknik amplify sudah digunakan dalam rangkaian pemilu, sehingga harus diwaspadai.

"[Amplify] yaitu menjatuhkan lawan dengan mempublikasikan fakta bukti kekurangan atau keburukan yang dimiliki," sambung Djoko.

Ketiga ancaman itu, dia melanjutkan, sangat mungkin terjadi pada pemilu tahun ini.

"Jika terjadi serangan secara masif maka penyelenggaraan pemilu akan sangat terganggu karena efek sosial yang ditimbulkan berdampak besar, terutama berkaitan dengan kepercayaan terhadap penyelenggara dan konstituen pemilu," kata Djoko.

Terkait ancaman serangan siber, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan aparat keamanan TNI-Polri siap mengamankan daerah yang rawan saat pemilu.

Termasuk wilayah Papua yang selama ini disebut oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai daerah yang rawan.

"Sudah siap aparat keamanan, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah," kata Wiranto.