Indeks Pemilu 2019

Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI dan Polri kompak dari pucuk pimpinan hingga akar rumput sehingga bisa bersinergi dengan baik dalam mengamankan penyelenggaraan pemilu.

Masalah verifikasi parpol lahir karena tidak adanya penerapan prinsip-prinsip dasar hak pilih universal (universal suffrage) di UU Pemilu.

Penyelenggara pemilu memotong durasi verifikasi yang semula 14 hari menjadi 3 hari untuk pemeriksaan di tingkat kabupaten/kota, 2 hari di tingkat provinsi, dan 2 hari di tingkat nasional.

Hadar Nafis Gumay menyebutkan bahwa saat ia menjabat sebagai Komisioner KPU periode 2012-2017, KPU sering didesak untuk beberapa kepentingan, bahkan pernah diancam.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan verifikasi faktual terhadap 12 parpol lama dengan metode seperti yang telah ditetapkan KPU dibutuhkan anggaran Rp68 miliar.

Koalisi PKS dan Gerinda sudah memenuhi syarat presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Langkah Jokowi untuk mendapat dukungan Partai Golkar dinilai pengamat membuatnya sedikit tenang di kontestasi Pilpres 2019.

Isu SARA belakangan ini, dikatakan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, masih menjadi senjata mutakhir di panggung perpolitikan tanah air.

"Parpol lama kan sudah selesai dengan model Sipol yang sembilan poin itu, mulai alamat, keterwakilan perempuan, kantor; sudah detil semua jadi tidak ada masalah," kata Tjahjo Kumolo.

“Saya sangat kecewa terhadap kinerja KPU dan Bawaslu yang tidak profesional, tidak berintegritas dan tidak kredibel,” kata Rhoma.

Putusan MK soal Presidential Threshold membuat peta politik pada Pilpres 2019 tidak akan berubah banyak dibanding 2014.

KPU akan segera berkonsultasi dengan DPR membahas implikasi putusan MK yang mewajibkan semua parpol, termasuk peserta pemilu 2014, menjalani verifikasi faktual untuk lolos pemilu 2019.

Putusan MK menyatakan semua partai politik calon peserta pemilu 2019, termasuk yang sudah pernah ikut di pemilu 2014 dan saat ini memiliki kursi di DPR, tetap harus menjalani verifikasi faktual.

KPU akan umumkan nama-nama parpol peserta pemilu 2019 pada 17 Februari mendatang.

Andreas Hugo Pareira menilai kemenangan pada Pilkada Serentak di Jawa pada tahun ini belum tentu berpengaruh pada hasil Pilpres 2019.

MK menilai anggapan pemohon menuding penetapan presidential threshold merupakan upaya tarik-menarik politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai secara hukum.

Airlangga mengatakan putusan MK itu semakin memperkuat koalisi partai pemerintah untuk kembali mengusung Presiden Jokowi. 

Effendi menyatakan presidential threshold 20 persen akan membula peluang calon tunggal dalam Pilpres 2019.

Ada faktor political marketing yang juga menentukan kemenangan.

Dilema klasik PKS: setia pada jalur dakwah atau berkompromi?