tirto.id - Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan dengan adanya dukungan Partai Golkar, Presiden Joko Widodo dapat "tidur nyenyak" atau merasa tenang dalam kontestasi Pilpres 2019.
"Untuk maju di Pilpres 2019 harus memenuhi ambang batas 20 persen suara di DPR. Dengan adanya dukungan Golkar, maka sementara Jokowi bisa 'tidur nyenyak'," kata Karyono, Kamis (18/1/2018), seperti diberitakan Antara.
Pernyataan Karyono berkaitan dengan keputusan Presiden menunjuk kader Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dan mempertahankan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.
Menurut dia, keputusan itu berkaitan pula dengan kalkulasi politik 2019, dimana Presiden Jokowi ingin semakin "mesra" dengan Golkar.
Dia mengatakan Golkar sebagai partai pemenang nomor dua di pemilu 2014 yang memperoleh 18.432.312 suara (14,75 persen), di tambah dengan Nasdem dan Hanura yang ketiganya sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden 2019, maka persyaratan ambang batas Jokowi maju sebagai capres 2019 sudah terpenuhi.
"Belum lagi nanti ditambah dukungan PDI Perjuangan," kata dia.
Dia mengatakan deklarasi dukungan dari PDI Perjuangan tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Namun dia menyarankan agar PDIP segera mendeklarasikan dukungannya bagi Jokowi di Pilpres 2019 agar persepsi publik tidak berubah menjadi negatif.
"Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa PDI Perjuangan terkesan ragu atau kesan tarik ulur dalam mendukung Jokowi di Pilpres 2019 karena bisa menimbulkan efek negatif di mata pendukung Jokowi yang jumlahnya masih mayoritas dibanding figur capres lain. PDI Perjuangan jangan sampai offside," kata dia.
Di lain pihak, Teten Masduki menyatakan alasan Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja karena ingin memperkuat tim agar berbagai program pemerintah bisa tercapai hingga akhir masa jabatan.
Teten yang baru saja dilantik menjadi Koordinator Staf Khusus itu membantah apabila rangkaian perombakan Kabinet Kerja itu dinilai sebagai upaya Jokowi membentuk tim sukses menjelang pemilihan presiden 2019.
"Enggak seperti itulah. Saya kira ini kan memang tinggal satu tahun kalau dihitung Pilpres 2019 itu kan (mulainya) 17 April. September ini sudah ada pencapresan sehingga memang perlu di tim Presiden perlu diperkuat untuk mengkonsolidasikan capaian-capaian," kata Teten Masduki.
Presiden Jokowi kemarin melantik Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, melantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki dan melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggantikan Hasyim Muzadi.
Teten Masduki menyatakan, masyarakat akan melihat berhasil atau tidaknya Pemerintahan Jokowi-JK melalui pencapaian yang telah didapat.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
