tirto.id - Pilpres 2019 perlu diwaspadai masih rawan isu mengandung SARA (Suku, Ras, Agama dan Antargolongan). Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengungkapkan bahwa isu SARA dapat ‘meledakkan’ panggung politik mana kala dilekatkan dengan isu sensitif lainnya.
Di ranah ekonomi, tidak menutup kemungkinan isu terkait pemerataan pembangunan dan daya beli masyarakat menjadi hal yang sensitif untuk ditunggangi SARA. “Biasanya selalu ada dua isu melekat begitu. Polanya masih akan tetap sama di Pilpres 2019,” ungkap Yunarto di Jakarta pada Rabu (17/1/2018).
Isu SARA belakangan ini, dikatakan Yunarto, masih menjadi senjata mutakhir di panggung perpolitikan tanah air. Sekalipun masih ada kepercayaan publik terhadap suatu tokoh.
“Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu sudah mendekonstruksi antara kepercayaan publik dengan elektabilitas,” ujarnya.
Pemetaan psikologis pemilih saat ini, menurut dia, tidak semata hanya bertolok ukur dengan kepercayaan terhadap kapabilitas kerja, tetapi sudah cenderung memiliki unsur emosional terhadap sosok calon pemimpin.
“Ada pandangan katanya dia komunis, ibunya terlibat ini dan itu dan lain-lain. Ini yang sedang terjadi. Ada sisi emosional yang jadi landasan perang politik, dan terbukti merubah konstelasi dan merubah kepercayaan publik,” tandas Yunarto.
Isu SARA dikatakannya tetap ada di negara maju sekalipun. Sehingga, perlu diwaspadai kemunculannya. Terlebih di arus media yang ramai saat ini dan di negara majemuk seperti Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari beragam agama, suku, ras, dan adat istiadat budaya.
Yunarto melanjutkan, masyarakat sebagai penikmat media selayaknya harus dapat menelaah kabar berita dengan terbuka, karena ada berbagai macam perspektif yang ditampilkan oleh media. Menurut surveinya, pembaca media 70 persennya saat hanya membaca judul berita saja, jadi dia tidak terlalu heran isu SARA masih sangat potensial muncul di Indonesia pada Pilpres mendatang.
“Pertimbangan penafsirannya beda sekarang. Presentasi penduduk menurut ada datanya, tapi bisa menafsirkan dalam politik beda, kaca mata yang digunakan beda,” tandasnya.
Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah yang paling emosional dan kental mengandung isu SARA, yang mana bergulir sejak masa pemilihan.
“Ada pandangan katanya dia komunis, ibunya terlibat ini, Jokowi bukan Islam. Jokowi dari awal udah diserang dari SARA, jadi kemungkinan ketika Jokowi mencalonkan presiden lagi ia akan tetap diserang dengan isu SARA,” ungkapnya.
Emosionalitas publik, ia melanjutkan, muncul karena status Jokowi yang bukan berasal dari suatu dinasti politik tertentu. Bahkan sebelumnya ada anggapan bahwa Jokowi adalah pelayan partai. Dengan citra yang sederhana merakyat, banyak masyarakat memiliki ekspektasi terlalu tinggi.
Emosional publik pun tercermin dengan masih kuatnya gap antara kubu Jokowi dengan kubu Prabowo Subianto. “Apa pun kebijakan Jokowi, kubu pembela Prabowo sangat menentang, mungkin kalau Prabowo yang menjabat juga sama saja. Itu karena ada high expectation sejak awal pemilihan,” kata dia.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Maya Saputri
