Indeks Pemilu 2019

Fadli Zon mengatakan bahwa Prabowo mendukung aksi 22 Mei asalkan tetap dalam koridor konstitusional dan tanpa kekerasan.

Dahnil menilai, justru pemerintah dan aparat yang melakukan inkonstitusional apabila menghalangi pendukung Prabowo-Sandi ikut aksi 22 Mei.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan ada kejanggalan dengan pengumuman rekapitulasi hasil akhir Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB karena banyak orang masih tidur.

Seorang orator dari PPMI meminta agar polisi tidak mengepung mereka, membatasi ruang gerak dan meminta agar massa boleh mendekati kantor Bawaslu. Serta menyatakan massa akan makin banyak berdatangan mulai sore nanti.

Jokowi meminta Prabowo menghargai hasil pemilu karena itu adalah kehendak rakyat. 

Situasi di depan Kantor KPU RI yang berada Menteng, Jakarta Pusat hingga pukul 14.30 WIB terpantau kondusif usai pengumuman hasil akhir rekapitulasi suara Pemilu 2019.

BPN Prabowo-Sandiaga mengklaim telah memiliki bukti terkait kecurangan pemilu dari para pendukungnya di daerah.

“Soal pilpres, kami akui hasil KPU,” kata Zulkifli.

KPU menilai pengumuman rekapitulasi suara pada Selasa (21/5/2019) dini hari tidak janggal karena hasil sudah selesai.

Koordinator jubir Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar membenarkan adanya rencana BPN membawa sengketa pemilu ke MK.

Dalam rapat pleno rekapitulasi KPU, saksi-saksi dari partai koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) sepakat menolak hasil rekapitulasi Pileg 2019 di beberapa daerah.

Fadli Zon merespons hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 dari KPU RI, menurutnya hasil tersebut masih bisa diperdebatkan.

Komnas HAM sampai saat ini belum menemukan indikasi tindak pidana yang mengarah pada kejahatan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu.

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyatakan tetap menolak hasil pilpres 2019 yang telah diumumkan KPU Selasa dini hari.

Polri memberikan batas waktu massa yang hadir dalam aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mahkamah Konstitusi mengaku hingga saat ini belum menerima gugatan terkait sengketa Pemilu 2019.

KPU memberi waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum penetapan pemenang Pemilu 2019.

Situasi Jakarta saat ini berstatus siaga I sejak 21 Mei hingga 25 Mei 2019 menjelang hasil akhir pengumuman Pemilu dari KPU RI pada 22 Mei.

Berdasarkan aturan, KPU memang boleh mengumumkan hasil rekapitulasi sebelum 22 Mei.

Kondisi objektif seperti krisis ekonomi diperlukan untuk menggerakkan people power. Kondisi itu tidak ada di 2019.