Indeks Pemerintah

Pemerintah akan menyosialisasikan aturan baru dalam KUHP kepada publik hingga aparat penegak hukum. KUHP ini akan berlaku tiga tahun kemudian.

Mahfud MD sebut kesalahan prosedur yang dilakukan antara lain pengelolaan Kepulauan Widi tidak menyertakan izin dari KKP.

Meski ditolak publik, DPR dan pemerintah tetap ngotot mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Apa langkah berikutnya?

"Aparat sedang melakukan pendalaman peristiwa dan akan melakukan proses penegakan hukum,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani.

Sosialisasi juga akan dilakukan di kampus-kampus dan berbagai komunitas yang perlu mendapatkan pemahaman yang utuh terkait KUHP baru.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP sangat mengancam kebebasan berekspresi publik.

Pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi untuk kendaraan motor listrik dengan kisaran Rp6 juta sampai dengan Rp6,5 juta.

Pemerintah melalui BRIN dan Kementerian PUPR mengeluarkan inovasi berupa rumah tahan gempa yakni Bale Kohana dan RISHA. Berikut spesifikasi konstruksinya.

INSTRAN menilai langkah pemerintah untuk mendukung penerapan kendaraan listrik tepat tetapi perlu dibarengi dengan infrastruktur yang memadai.

Pemerintah menegaskan revisi UU IKN diperlukan untuk memperkuat sejumlah klausul di dalamnya. Pemerintah membantah pembentukan UU IKN cacat.

Komitmen belanja produk dalam negeri kementerian hingga BUMN mencapai lebih dari Rp994,46 triliun dengan realisasi Rp584,59 triliun per November 2022.

Aturan terkait implementasi teknologi penangkapan, utilisasi, dan penyimpanan karbon dirancang sebagai upaya mengoptimalkan produksi migas.

Wamenkumham mengklaim pemerintah telah membuat penjelasan pasal seketat mungkin dalam makna kritik dan penghinaan di RKUHP.

Kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan salah satu faktor pemerintah masih mengkaji rencana penunjukkan e-commerce sebagai pemungut pajak UMKM.

Isnur menilai pasal-pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR.

Isnur menilai pasal antidemokrasi di RKUHP dibuat secara serampangan dan berpotensi digunakan secara ugal-ugalan oleh aparat penegak hukum.

Pemerintah mengklaim APBN selalu siap untuk menghadapi tanda-tanda proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang melemah.

Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.

Prabowo sebut negosiasi pembelian F-15 masih terus berlanjut. Menurut dia, keputusan akhir ada di tangan pemerintah.

Komisi III DPR RI masih melakukan harmonisasi dengan pemerintah terkait draf RKUHP yang diharapkan selesai di akhir tahun 2022 ini.