Indeks Pemerasan

KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus korupsi rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kemnaker.

KPK menyita uang senilai Rp1,9 miliar, dari salah satu tersangka kasus dugaan korupsi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kemnaker.

KPK menggeledah tiga lokasi terkait kasus dugaan korupsi pada pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan.

KPK tak menjawab secara gamblang ihwal rencana pemanggilan mantan Menaker, Ida Fauziyah, dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan TKA di Kemnaker.

Staf Ahli Menaker, Haryanto, tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemnaker.

Syahron sebut pemerasan yang dilakukan LSN dilakukan dengan mengikuti proses persidangan dalam sebuah perkara.

KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dari kantor Visi Law terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL.

Gugatan yang diajukan Arif dan Bayu tidak hanya ditujukan AKBP Bintoro, melainkan juga AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, Evelin Dohar Hutagalung, dan Herry.

Empat polisi yang dipatsus tersebut kini menjalani penyelidikan di Bid Propam Polda Metro Jaya.

Kombes Ade Rahmat Idnal mengungkapkan kasus pembunuhan yang diduga dilakukan anak bos Prodia mandek saat ditangani AKBP Bintoro.

Bid Propam Polda Metro Jaya telah mendalami perkara pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro sejak Sabtu (25/1/2025).

Brigadir Hendy Kurniawan dan Iptu Jemi Ardianto.juga disanksi menjalani penahanan pada penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Briptu Dodi mengajukan banding atas putusan KKEP yang menyatakan dirinya melanggar Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kedua anggota, yakni Brigadir Dwi Wicaksono dan Bripka Ready Pratama, juga dilakukan penahanan pada penempatan khusus selama 30 hari sejak 27 Desember 2025.

Kaprodi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi, Undip, telah diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mahasiswa PPDS.

Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto dan Iptu Sehatma Manik dinilai terlibat dalam kasus pemerasan pengunjung DWP dan melanggar etik.

Sidang kode etik Propam Polri terkini menjatuhkan sanksi demosi 8 tahun terhadap Iptu Syaharuddin.

Kompolnas berharap sidang kode etik tak hanya berhenti pada putusan saja, tetapi juga dibawa ke ranah pidana.

Kompolnas mendesak adanya tindakan tegas dan sanksi terhadap polisi yang melakukan pemerasan ke turis asing di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

Para anggota polisi ini diduga memeras warga Malaysia senilai Rp32 miliar dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 13-15 Desember 2024.