Indeks Pembangunan Infrastruktur

KPA menilai pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi selama ini lebih menguntungkan pebisnis ketimbang publik. 

Dana Alokasi Umum yang harusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan masyarakat justru digunakan untuk membiayai belanja rutin.

Sandiaga Uno mengusulkan pembangunan infrastruktur tanpa utang dengan PPP. Faktanya skema ini memang belum maksimal.

Tiga wilayah yang dimaksud, yaitu Carocok Panasahan Painan di Sumatera Barat, Nabire di Papua, dan Luwuk di Sulawesi Tengah.

Meski banyak BUMN terbebani utang yang terus menggunung, pemerintah tetak akan menggeber pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di tahun 2019.

Indosat Ooredoo Business saat ini telah menyediakan berbagai inovasi produk dan layanan ICT bagi pelanggan enterprise maupun institusi pemerintah.

"Dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak"

“Jadi untuk penggunaan skema [pembiayaan], memang tergantung karakteristik proyeknya,” ucap Rini.

Pemerintah mengajak investor asing untuk ikut serta dalam pembiayaan infrastruktur dan menyadari potensi risiko kurs atas keputusan tersebut.

Keterlibatan investor asing dinilai bisa mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

Dari total pembiayaan tersebut, pemerintah memperkirakan butuh dukungan dana dari swasta sebesar Rp181 miliar atau setara dengan 60 persennya.

Kadin memberi penghargaan pada Presiden Jokowi berupa gelar sebagai tokoh pemerataan pembangunan Indonesia, karena dinilai berhasil melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang masif.

Politik saling klaim tidak produktif bagi rakyat, karena hanya berorientasi pada kepentingan elektoral.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto menyatakan, tak ada proyek infrastruktur yang akan dihentikan.

Luhut menilai tidak perlu ada penundaan pembangunan infrastruktur sebab ada peluang peningkatan pendapatan negara dari kelapa sawit melalui aturan biodiesel.

"Negara kita termasuk yang pembangunan infrastrukturnya mengalami kelambatan, salah satu cirinya di Jakarta macet terus,” ungkap Wapres JK.

Melalui Kebijakan Satu Peta, saat ini telah teridentifikasi sejumlah permasalahan tumpang tindih di Kalimantan, di antaranya permasalahan tumpang tindih terkait pemanfaatan hutan, Sumber Daya Alam, dan perizinan.

Dengan teknologi accelerated bridge construction, perbaikan jembatan selesai dalam hitungan hari.

Bappenas menilai, ntuk meningkatkan indeks peembangunan manusia (IPM) di provinsi termiskin perlu adanya perbaikan dari pelayanan dasar.

Menurut Bambang, pemerintah sering membuat banyak daftar proyek infrastruktur tetapi tidak direalisasikan karena keterbatasan pembiayaan.