Indeks Pembangunan Infrastruktur

Sri Mulyani mengakui pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan populis. Tapi, dia menegaskan kebijakan populis tidak salah asal stabilitas perekonomian tetap terjaga. 

Pemerintah akan membangun infrastruktur dengan standar aman bencana di 12 lokasi pariwisata populer. 

Kritik soal infrastruktur yang telah dibangun, menurut Moeldoko harus disikapi dengan melihat tujuan pembangunan yang tak hanya saat ini tapi pada masa depan.

Dalam Rembuk Nasional Pendidikan Kebudayaan 2019, Jokowi sempat menyatakan jalan utama di Boven Digoel, Papua sudah mulus. Sebaliknya, Kadis Pendidikan Boven Digoel menyatakan belum.  

Ali Sadikin memperbaiki kondisi kampung di Jakarta lewat Proyek MHT. Tak cuma perbaikan fisik, tapi juga mental.

Anies menegaskan, pembangunan sejumlah proyek itu bakal membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. 

Anies mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi itu perlu investasi yang banyak, karena merupakan sesuatu yang besar dan berjangka panjang.

Cetak biru pendidikan vokasi bakal jadi landasan untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) yang perlu didesain ulang.

Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan surat utang (obligasi) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Namun rencana ini ditentang karena serapan APBD DKI dinilai masih rendah.

KPA menilai pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi selama ini lebih menguntungkan pebisnis ketimbang publik. 

Dana Alokasi Umum yang harusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan masyarakat justru digunakan untuk membiayai belanja rutin.

Sandiaga Uno mengusulkan pembangunan infrastruktur tanpa utang dengan PPP. Faktanya skema ini memang belum maksimal.

Tiga wilayah yang dimaksud, yaitu Carocok Panasahan Painan di Sumatera Barat, Nabire di Papua, dan Luwuk di Sulawesi Tengah.

Meski banyak BUMN terbebani utang yang terus menggunung, pemerintah tetak akan menggeber pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di tahun 2019.

Indosat Ooredoo Business saat ini telah menyediakan berbagai inovasi produk dan layanan ICT bagi pelanggan enterprise maupun institusi pemerintah.

"Dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak"

“Jadi untuk penggunaan skema [pembiayaan], memang tergantung karakteristik proyeknya,” ucap Rini.

Pemerintah mengajak investor asing untuk ikut serta dalam pembiayaan infrastruktur dan menyadari potensi risiko kurs atas keputusan tersebut.

Keterlibatan investor asing dinilai bisa mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

Dari total pembiayaan tersebut, pemerintah memperkirakan butuh dukungan dana dari swasta sebesar Rp181 miliar atau setara dengan 60 persennya.