tirto.id - Sekjen Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai pembangunan infrastruktur yang digenjot di masa pemerintahan Joko Widodo selama ini lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi pengusaha swasta, terutama properti, ketimbang masyarakat umum.
Hal itu, kata Dewi, terlihat dari sejumlah proyek strategis nasional yang diboncengi kepentingan pengembang swasta.
“Pembangunan infrastruktur yang untuk kepentingan umum malah dimanfaatkan untuk kepentingan swasta,” ucap Dewi saat dihubungi Reporter Tirto pada Kamis (3/1/2018).
Dia menyebut, pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat merupakan salah satu contohnya. Dalam data KPA, pembangunan bandara itu hanya memerlukan 1.800 hektar dari 5.000 hektar lahan yang disediakan. Lahan sisanya, sebanyak 3.200 hektar, dipakai untuk pembangunan kawasan aerocity dan pusat bisnis.
Dewi menuturkan hal itu menunjukkan ada kepentingan bisnis yang kuat menyertai pembangunan proyek tersebut. Dia mengatakan pembangunan di sekitar Bandara Kertajati lebih menguntungkan pengusaha properti dan pengembang.
“Otomatis kalau ada pembangunan infrastruktur akan ada pengembangan kawasan kota. Mereka bersembunyi dibalik proyek strategis nasional,” ucap Dewi.
Menurut Dewi, pembangunan infrastruktur yang kerap diklaim pemerintah bertujuan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu dicermati secara kritis. Ia berpendapat banyak proyek infrastruktur justru memicu penguasaan tanah dalam skala besar oleh pebisnis sehingga ke depan bisa berdampak pada ketimpangan kepemilikan lahan.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
