tirto.id - Pemerintah mengajak para investor asing untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia. Saat ini pemerintah mengaku bahwa mereka memang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandar udara, pelabuhan, hingga penambahan kapasitas pembangkit listrik.
Sejumlah rencana pun telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai 307 miliar dolar AS yang terdiri dari 223 proyek dan 3 program. Dari total pembiayaan tersebut, pemerintah memperkirakan butuh dukungan dana dari swasta sebesar Rp181 miliar atau setara dengan 60 persennya.
“Menyadari tujuan pembangunan infrastruktur pemerintah yang agresif, maka penting bagi kami untuk mencari kombinasi yang tepat terkait sumber pembiayaan, mengingat BUMN sangat terbatas kapasitasnya dalam membiayai seluruh proyek itu,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Conrad Hotel, Bali pada Selasa (9/10/2018).
"Dukungan Anda yang berkelanjutan dari komunitas investasi ini akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan infrastrukturnya," ujar Rini di depan kalangan bisnis peserta forum Indonesia Investment Forum 2018 di Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia.
Sejumlah skema pembiayaan alternatif memang telah diadaptasi pemerintah Indonesia. Selain kerja sama dengan swasta yang biasa disebut PPP (Public Private Partnership), pemerintah juga telah mengambil langkah pinjaman dari bank, melakukan sekuritisasi, mengeluarkan bond, hingga kerja sama pengelolaan aset terbatas.
Tak berhenti di situ, Rini mengungkapkan skema pembiayaan alternatif baru yang berfokus pada infrastruktur juga akan diluncurkan. Skema yang dinamakan DINFRA itu, masih menurut Rini, menawarkan pendapatan yang tetap serta peluang penyertaan modal.
“Kami ingin mendorong investasi ekuitas langsung, kemitraan yang strategis, serta pembiayaan yang inovatif untuk proyek jangka panjang,” ungkap Rini.
Dari sisi fiskal, pemerintah sendiri telah menyiapkan dana dukungan tunai infrastruktur, pembayaran secara berkala, dan jaminan. Sedangkan dari aspek regulasi, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bisa menjadi acuan untuk memandu proses PPP sementara Peraturan Menteri Keuangan dapat menjadi landasan dalam mengatur penggunaan aset negara untuk proyek PPP.
Dengan menggenjot pembangunan infrastruktur, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 5-7 persen sesuai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019.
“Pembangunan infrastruktur ini penting apabila kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas dan ukuran masyarakat kelas menengahnya,” jelas Rini.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri
