tirto.id - Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo selama sembilan tahun pemerintahannya hingga saat ini.
Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara masif sejak tahun 2014 membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 menjadi peringkat 51 pada saat ini.
Dari 170 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi tugas Kementerian PUPR, sampai dengan tahun 2023 telah dapat terselesaikan sebanyak 99 PSN, di antaranya diselesaikannya 42 bendungan, 2.143 km tambahan jalan tol, serta 1,3 juta hektar jaringan irigasi baru.
Dalam kurun waktu ini telah pula terbangun jalan nasional sepanjang 5.700 kilometer, rumah untuk masyarakat sebanyak 8,2 juta unit melalui Program Sejuta Rumah, serta Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), antara lain PLBN Entikong Kalbar, PLBN Sota, Papua, dan PLBN Motaain NTT. Tercatat hingga saat ini, akses air bersih sudah mencapai 90% sementara akses sanitasi mencapai sekitar 80%, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
"Sedangkan untuk infrastruktur kerakyatan, telah terbangun 583 jembatan gantung dari 2016 hingga 2023 dan tambahan 70 jembatan gantung lagi di 2024. Khusus untuk pembangunan pasar, sepanjang 2018 – 2023 terselesaikan sebanyak 29 pasar. Selanjutnya sesuai dengan perintah Bapak Presiden untuk tahun 2023-2024 akan dilanjutkan dan dituntaskan pembangunan 30 pasar,” demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Acara Silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan penggiat infrastruktur, Senin, 4 Desember 2023 lalu di Istana Negara.
Presiden Jokowi pun mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas pembangunan berbagai infrastruktur tersebut. Jokowi berpesan agar dalam perencanaannya, pembangunan infrastruktur bisa lebih komprehensif. Misalnya, saat membangun jalan, maka sebaiknya pengerjaannya mencakup drainase, trotoar, hingga lanskapnya.
"Saya rasa kemudian di kecepatan juga sangat baik. Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului di dalam pengerjaan realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelum. Itu yang saya lihat, dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului. Itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai. Itu yang sebetulnya sudah saya tekankan kepada kementerian yang lain untuk meniru PUPR," tandasnya.
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Skema PKT
Sebagai upaya mengungkit perekonomian masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT). Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan baru dan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok.
Kegiatan PKT bidang sumber daya air meliputi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi dan rawa, OP sungai dan Pantai, serta OP bendungan. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.
Di bidang jalan dan jembatan, kegiatan PKT mencakup pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin kondisi jalan, penunjangan/holding jalan, pemeliharaan rutin jembatan, dan revitalisasi drainase untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.
Sedangkan PKT di bidang permukiman disalurkan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas); Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas); dukungan Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan, termasuk Pondok Pesantren; Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R); dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Program PKT juga disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan, khususnya lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Secara keseluruhan selama 2016 - 2023, kegiatan PKT di semua sektor infrastruktur PUPR telah menyerap lapangan kerja bagi lebih dari 5,4 juta orang.
Dukungan Infrastruktur IKN
Terkait pembangunan infrastruktur IKN, biaya yang dianggarkan Kementerian PUPR untuk masa kerja 2020-2024 sebesar Rp60,99 T dengan total 85 paket pekerjaan. Saat ini, pembangunan prasarana dasar di IKN yang meliputi pembangunan jalan tol, bendungan, embung, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bangunan perkantoran pemerintah, sumbu kebangsaan, serta kantor dan Istana Presiden telah mencapai 60%.
Salah satu dukungan infrastruktur IKN, yaitu Bendungan Sepaku Semoi telah siap diresmikan dan difungsikan untuk penyediaan air baku di kawasan IKN. Bendungan Sepaku Semoi juga memiliki kemampuan mengurangi banjir hingga 55% untuk Kawasan IKN dan Kecamatan Sepaku.
“Diharapkan rencana peringatan Kemerdekaan RI ke-79 pada tahun 2024 Insha Allah akan dapat terlaksana di IKN," demikian ditegaskan Menteri Basuki.
Penugasan Khusus Melalui Instruksi Presiden
Hal lain yang terus diupayakan Kementerian PUPR adalah mewujudkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD). Secara keseluruhan, rencana penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Indonesia mencakup 2.873 km jalan dan 2.362 m jembatan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,65 T sejak Juli 2023, progres fisik hingga saat ini mencapai sebesar 41,5%.
Selain Inpres Jalan Daerah, Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan tengah mengusahakan Inpres Air Minum dan Sanitasi untuk mencapai target SDGs. Nantinya, sama halnya dengan IJD maka inpres ini diprioritaskan untuk memanfaatkan kapasitas persediaan air baku yang dapat disambungkan ke rumah di seluruh Indonesia.
Target Kerja Tahun 2024
Fokus program pada tahun 2024 secara garis besar adalah penyelesaian seluruh pekerjaan konstruksi tuntas, kecuali beberapa paket pembangunan infrastruktur MYC yang baru dimulai pada Desember 2023, serta pelaksanaan Program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi).
“Selain itu, program tahun 2024 akan fokus pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi Direktif Presiden seperti pasar, sekolah, dan rusun. Serta kegiatan instruksi presiden seperti Inpres Jalan Daerah yang telah terlaksana, dan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini tengah kita siapkan bersama Bappenas,” tukas Menteri Basuki.
Adapun Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp147,37 T. Diantaranya untuk dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar Rp35,45 T, rencana program padat karya sebesar Rp7,11 T, dan Inpres Jalan Daerah sebesar Rp15 T.
(JEDA)
Penulis: Tim Media Servis
