Indeks Pembangunan Infrastruktur

Jokowi berharap masyarakat bisa memanfaatkan infrastruktur dan konektivitas digital bukan untuk menebar hoaks dan merusak persatuan.

Akses jalan tol ke Pelabuhan Patimban diprediksi mampu hidupkan kawasan metropolitan baru di Jawa Barat.

Proyek baru ribuan triliun rupiah di saat pandemi Corona justru akan merusak lingkungan dan menambah risiko warga yang kena Corona.

Pembangunan tol tetap lanjut di tengah COVID-19. Analis merasa itu kurang tepat.

Atas nama pembangunan, Soeharto membuka pintu untuk modal asing. Program Repelita jadi acuan, pembangunanisme jadi kredo.

Ketua Komisi Tetap Pembiayaan Infrastruktur Kadin Indonesia menyatakan ada sekitar 37.000 kontraktor swasta yang gulung tikar selama periode 2014-2018.

Strategi pembangunan periode kedua Jokowi di antaranya dengan pendekatan kebijakan satu peta.

Sebanyak 60% aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di Pulau Jawa.

Pemerintah hanya mampu menyediakan Rp500 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur.

Tiga aspek yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan utang luar negeri adalah multiplier effects, risiko pembiayaan, dan biaya keekonomian.

Indonesia memiliki keterbatasan anggaran sebagai akibat dari rendahnya tax ratio, bahkan lebih rendah dari rata-rata negara pendapatan menengah bawah.

Jokowi mengatakan dalam menghadapi perubahan dirinya menyiapkan tahapan-tahapan besar, pertama pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan.

Pemerintah mengklaim mudik lebaran tahun ini lancar karena faktor infrastuktur yang memadai.

Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama BIG Wiwin Ambarwulan menyampaikan bahwa kebijakan satu peta atau one map policy masih perlu untuk terus dikaji dan dikembangkan.

Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhtadi Ganda Sutrisna menyampaikan data-data tentang kebencanaan yang dikumpulkan BIG kedepannya menjadi dasar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sektor swasta akan lebih banyak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur jika Prabowo-Sandi menang.

Sri Mulyani mengakui pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan populis. Tapi, dia menegaskan kebijakan populis tidak salah asal stabilitas perekonomian tetap terjaga. 

Pemerintah akan membangun infrastruktur dengan standar aman bencana di 12 lokasi pariwisata populer. 

Kritik soal infrastruktur yang telah dibangun, menurut Moeldoko harus disikapi dengan melihat tujuan pembangunan yang tak hanya saat ini tapi pada masa depan.

Dalam Rembuk Nasional Pendidikan Kebudayaan 2019, Jokowi sempat menyatakan jalan utama di Boven Digoel, Papua sudah mulus. Sebaliknya, Kadis Pendidikan Boven Digoel menyatakan belum.