Menuju konten utama

Ribuan Kontraktor Gulung Tikar Akibat Tak Kejatah Proyek Pemerintah

Ketua Komisi Tetap Pembiayaan Infrastruktur Kadin Indonesia menyatakan ada sekitar 37.000 kontraktor swasta yang gulung tikar selama periode 2014-2018.

Ribuan Kontraktor Gulung Tikar Akibat Tak Kejatah Proyek Pemerintah
Sejumlah kendaraan melintas di samping pembangunan proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek II (Elevated Toll) di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/3/2019). ANTARA FOTO/Yogi Rachman/wsj.

tirto.id - Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia mengeluhkan jumlah kontraktor swasta lokal yang gulung tikar selama periode 2014-2018 karena kurang dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Ketua Komisi Tetap Pembiayaan Infrastruktur Kadin Indonesia Diding Sudirdja Anwar

dalam sebuah diskusi, di Menara Kadin, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019) menyatakan ada sekitar 37.000 pengusaha yang gulung tikar selama periode tersebut.

"Kami mengambil catatan dari Gapensi [Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia]. Pada periode 2014 tercatat ada 80.000 pengusaha konstruksi swasta lokal, angka tersebut turun drastis dibandingkan data Gapensi yang mencatat hanya ada 43.000 pengusaha saja yang tersisa di tahun 2018," kata dia.

Ia menyayangkan pembangunan infrastruktur yang secara masif dibangun di Indonesia tidak berdampak baik pada pertumbuhan bisnis di sektor konstruksi lokal.

"Saat pembangunan infrastruktur di dalam negeri berjalan masif malah banyak kontraktor swasta yang justru gulung tikar. Maka dari itu Kadin banyak memberikan perhatian lebih pada kontraktor swasta terutama yang kecil dan menengah," jelas dia.

Mengingat saat ini pemerintah tengah membuka peluang sebesar-besarnya kepada kontraktor swasta untuk bergabung membangun infrastruktur di proyek-proyek milik pemerintah. Ia mendorong, agar para pengusaha di dalam negeri untuk ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Berdasarkan catatannya yang dikutip dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia saat ini sedang menargetkan peningkatan saham infrastruktur, dari 43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 2017 menjadi 50 persen PDB di 2024.

Dengan demikian dibutuhkan investasi infrastruktur sebesar 429,7 miliar dolar AS atau sebesar 6,1 persen PDB pada periode 2020-2024. Dan untuk investasi infrastruktur 2019-2024 dibutuhkan investasi sebesar Rp6.445 triliun.

Kebutuhan investasi infrastruktur tersebut bisa dilakukan dengan berbagai skema, antara lain APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga murni investasi dari swasta maupun BUMN.

"Artinya pembangunan infrasrtuktur masih jadi motor penggerak pada tahun depan," terang Diding.

Beberapa proyek yang direkomendasikan pemerintah untuk digarap swasta kata Diding di antaranya yaitu, proyek pemindahan ibu kota, pembangunan jalan tol Sumatera, Papua dan penyelesaian kawasan pariwisata di Indonesia.

Baca juga artikel terkait KONTRAKTOR LOKAL atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Bisnis
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Irwan Syambudi