Indeks Pegawai Negeri Sipil

PP baru membuat PNS bisa dipecat jika tidak memperbaiki kinerja buruk, yang sebelumnya hanya jika melakukan tindak kriminal.

Pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) jatuh pada bulan Mei 2019. 

Paham khilafah terlarang di Indonesia, tapi belum ada sistem penindakan bagi ASN yang berideologi khilafah.

Berdasarkan data yang dihimpun BKD DKI Jakarta sampai dengan Rabu (2/1/2019), ada sekitar 1.441 PNS yang absen tanpa alasan.

Pemerintah memastikan bahwa gaji PNS 2019 akan naik 5 persen. Kenaikan itu berlaku sejak Januari 2019, tapi realisasinya menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah pada tiga bulan kemudian.

Honorer bisa jadi ASN melalui rekrutmen PPPK, karena ada Aturan PP Nomor 49 Tahun 2018.

Soeharto sukses mempersatukan PNS dalam Korpri. Mereka dimobilisasi untuk mendukung Golkar.

Menurut Bamsoet temuan 19,4 persen PNS yang menolak Pancasila menggambarkan masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu.

Forum guru honorer mengingatkan Presiden Jokowi bahwa mereka akan mengalihkan dukungan jika tuntutan tak dipenuhi.

Lebih dari 4 peluru menerjang Gedung DPR. Dua pelaku ditangkap polisi, tapi kasus ini muncul diduga karena kelalaian perbakin awasi anggota.

Pemerintah kolonial merekrut banyak menak Sunda sebagai pegawai negeri. Mereka menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam berhubungan dengan rakyat. 

MenPan-RB Syafruddin mengatakan, aturan RPP P3K yang tengah dirancang pemerintah diharapkan mampu menarik cendekiawan dari luar negeri untuk bekerja di tanah air.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, dalam rapat bersama Presiden, Menkeu Sri Mulyani meminta waktu satu hingga dua minggu untuk menghitung kemampuan keuangan negara dalam menetapkan RPP.

Terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS.

Sebanyak 7.749 PNS yang terlibat tindak pidana korupsi dan 2.357 masih aktif sebagai PNS.

Pemerintah bakal naikkan gaji PNS pada tahun 2019.

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemenaker masuk kerja pada hari pertama  pasca libur lebaran, Jakarta, Kamis, (21/6/2018).

Tinggi atau rendahnya porsi belanja pegawai terhadap APBD di suatu daerah bakal jadi skema pembatasan penerimaan CPNS 2018.

Keuangan daerah akan menerima tambahan beban senilai Rp8,4 triliun jika 438 ribu tenaga honorer K-2 diangkat menjadi CPNS pada tahun ini.

Seluruh honorer di Indonesia diimbau agar lebih selektif menerima informasi mengenai hal-hal yang terkait pengangkatan CPNS.