Indeks Pegawai Negeri Sipil

Ratusan ASN Pemkab Mimika itu tidak pernah ke kantor selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Pemerintahan Hindia Belanda berjalan dengan sepenuhnya bertumpu kepada birokrasi.

ASN tidak netral saat pilkada adalah persoalan klasik. Sanksi yang ada tak maksimal.

Revisi libur cuti bersama Desember 2020 bagi PNS berdasarkan Keppres Nomor 23 Tahun 2020.

Mulai besok, Rabu, 05 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB seluruh PNS sudah dapat melakukan pendaftaran konsultasi via aplikasi daring.

Tjahjo membantah mengusulkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Survei menunjukkan 43,1 persen mahasiswa ingin berkarier di instansi pemerintah.

Pemerintah memastikan akan memberikan insentif kepada para ASN yang dianggap berprestasi dengan boleh bekerja di rumah hingga mendapat libur.

BKN (Badan Kepegawaian Negara) secara tegas menyatakan bahwa poster berisi pesan tersebut tidak dikeluarkan oleh mereka.

Tempat tinggal PNS di ibu kota baru akan berupa hunian vertikal, tetapi tidak diberikan sebagai hak milik.

Menpan RB memastikan bahwa PNS yang akan dipindahkan ke ibu kota baru akan disediakan rumah dan fasilitas lengkap. 

Dari 180 ribu PNS itu, sekitar 30 persen di antaranya tidak akan ikut  dipindahkan ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

Menpan RB menyebut 800 ribu PNS yang akan pindah ke ibu kota baru, tetapi BKN justru menyebut jumlahnya hanya 600 ribu PNS.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menaikan gaji PNS.

Kemenpan RB tengah menggodok rencana agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja dari rumah.

Bupati Solok Selatan mengeluarkan SK Pembatalan kelulusan Romi tiga bulan berselang.

Jumlahnya PNS DKI Jakarta yang izin sebanyak 898 orang dari 65.952 orang.

Pencairan sudah mencapai 99,9 persen dari total anggaran yang digelontorkan dalam APBN sebesar Rp20 triliun.

Jumlah alokasi untuk pegawai pemerintah pusat sebanyak 46.425 orang. Sementara jumlah alokasi pemerintah daerah mencapai 207.748.

Salah satu aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 30/2019 Pasal 56, terdapat penjelasan terkait pemberian sanksi, seperti bagi mereka yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian.