Indeks Pdip

PDIP mengaku mesin partai tetap solid dalam menghadapi Pilgub DKI 2017 kendati Boy Sadikin yang punya pengaruh di Jakarta mundur dari kepengurusan.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Boy Sadikin telah resmi mengundurkan diri dari PDIP karena kecewa dengan keputusan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri yang memilih pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI.

Boy Sadikin memilih mengundurkan diri dari PDIP setelah Ketua UMUM PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan mengusung Ahok-Djarot.

Karyono Wibowo mengatakan, partai-partai politik perlu cermat memilih calon yang akan diusung pada Pilkada DKI karena bisa jadi PDIP sedang memainkan "drama politik".

Pasangan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merencanakan segera mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada DKI 2017 di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Rabu (21/9/2016) siang ini. Sebelum ke KPUD, kedua pasangan mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umur, Menteng Jakarta Pusat.

Yusril meluapkan kekecewaannya atas keputusan PDIP mengusung pasangan petahana dalam Pilkada DKI 2017. Ia menyarankan agar PDIP tidak perlu membuka pendaftaran calon kalau pada akhirnya justru mengusung kandidat yang tidak mengikuti fit and proper test.

PDIP resmi mengumumkan duet Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat untuk maju di Pilgub DKI

PDIP masih melakukan sidang pleno terakhir sebelum pengumuman resmi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan dilaksanakan malam ini.

Saat ditanya mengenai masuk kepengurusan PDIP di tingkat pimpinan anak cabang (PAC) maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Fuad mengatakan hingga saat ini belum ada pikiran ke sana. Hal ini dikarenakan pihaknya masih proses belajar masuk di politik.

PDIP bisa menerima pertukaran posisi ini dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Arteria Dahlan yakin sepenuhnya bahwa Megawati tidak akan tergoda untuk menduetkan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Tri Rismaharini, yang sekarang menjabat walikota Surabaya, Jawa Timur, untuk tetap siap bisa sewaktu-waktu diminta PDIP sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Sampai saat ini, kata dia, partainya memang belum menentukan siapa yang akan direkomendasikan untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, meski nama petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mengemuka.

Basuki Tjahaja Purnama hampir pasti maju dalam Pilkada DKI Jakarta lewat dukungan Nasdem, Hanura, dan Golkar. Sementara PDI Perjuangan sejauh ini terlihat condong menjagokanTri Rismaharini . Ada yang meyakini, pertarungan bakal seru, ibarat Superman melawan Batman.

PDIP menilai, Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk dalam rangka Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan penyatuan kekuatan kolektif rakyat untuk mengusung pemimpinnya. Kelompok ini juga menjadi ruang dialog antarpartai politik untuk membuka peluang kerja sama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku tidak tahu menahu perihal Koalisi Kekeluargaan yang dideklarasikan oleh tujuh Partai Politik (Parpol) Senin kemarin. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Nasional Muhammad Hailuki mengatakan, dengan masuknya PDI-P dalam koalisi tersebut maka menjadi indikator partai itu menjauh dari Ahok.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dapat mengajukan calon pasangan kepala daerahnya secara mandiri, karena didukung 28 kursi di DPRD DKI.

Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan belum memberi sinyal bakal mendukung Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Memang sudah ada satu nama yang disiapkan. Namun, hanya Megawati yang tahu siapa dia.

Partai Gerindra akan mengusung calonnya maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain karena tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon sendiri.

Jabatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sempat menjadi incaran banyak partai, akhirnya tetap menjadi milik PKB.