"Satu Orang DPR RI, Satu Kelurahan"

tirto.id - Penetapan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus penistaan agama membuat was-was partai pendukungnya. Sebab, usai penetapan tersangka itu, elektabilitas Ahok dari pelbagai survei terus anjlok.

Meski demikian, para pendukung Ahok tidak lantas pasrah menerima keadaan. Keempat partai pendukung--PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, dan NasDem--menyiapkan strategi khusus untuk mempertahankan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Idham Samawi, pengurus pusat bidang ideologi dan kaderisasi PDIP, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk memenangkan Ahok.

“Kita ingin door to door langsung mendatangi warga, meyakinkan bahwa Ahok yang layak memimpin Jakarta,” kata Idham saat dihubungi reporter Tirto, Mawar Kresna, pada 24 November 2016.

Idham mengatakan PDIP mengerahkan kader-kader andalannya untuk mendukung pemenangan Ahok. Bagaimana strateginya? Berikut wawancara Tirto dengan Idham Samawi.

Sesudah Ahok ditetapkan tersangka, bagaimana strategi partai untuk memenangkan Ahok?

Kita melakukan kegiatan seperti biasa. Melakukan rapat-rapat di posko-posko dan rumah relawan Ahok-Djarot.

Dulu ketika Jokowi-Ahok maju pada Pilkada DKI Jakarta 2012, setiap anggota DPR RI mengampu satu wilayah. Strategi itu sekarang masih digunakan?

Iya, itu masih dilakukan. Bahkan tidak hanya tingkat kecamatan, tapi sudah tingkat kelurahan. Satu orang DPR RI, satu kelurahan. Itu untuk DPR RI. Kalau DPRD DKI itu juga bertanggungjawab di kecamatan atau kelurahan. Dalam satu tempat itu anggota DPR-nya bisa beberapa orang.

Anda sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Yogyakarta tetap dapat tugas di Jakarta?

Iya, saya di Pulogadung. Di tempat saya ada 4 orang DPR RI, dua di antaranya dari DPP PDI Perjuangan. Satu teman dari Gunungkidul yang tidak melakukan Pilkada. Satu lagi dari Jawa Tengah yang juga tidak melakukan Pilkada. Membantu ke Jakarta seperti ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok tahun 2012.

Apa yang dilakukan anggota DPR di lokasi penugasan kampanye?

Kami fokus menyampaikan apa saja yang sudah dikerjakan oleh Pak Ahok selama ini. Kita tidak banyak mengumbar janji. Sudah ada buktinya, hasil kerja selama ini. Itu yang kami ceritakan kepada warga.

Karena kasus dugaan penistaan agama, Ahok mendapat penolakan saat berkampanye. Bagaimana partai menangani ini?

Kita sekarang sudah menjadi partai dengan sistem demokrasi yang benar. Kita juga sepakat bahwa kita negara hukum. Kalau ada penolakan, lalu ada perlawanan yang dilakukan oleh Satgas, kira-kira gesekannya itu nanti antar-rakyat. Kita mengedepankan hukum. Misalnya, tim sukses melaporkan ke Bawaslu, sekarang sudah proses ke Polda. Kita sekarang menjadi partai modern, walaupun partai "wong cilik", tapi tidak semata-mata mengandalkan otot. Kalau kita lawan dengan otot, apa yang akan terjadi, waduh.

PDIP mampu mengerahkan massa, berapapun jumlahnya. Tapi bukan itu penyelesaiannya.

Yang sangat tidak demokratis itu siapa? Ya yang melakukan penolakan. Saya khawatir mereka ada yang membiayai, karena penolakan itu tidak dilakukan warga setempat. Sekarang yang diproses di Polda, masih saksi, bukan warga setempat. Saya pastikan itu bukan oleh kader PDIP. Yang melakukan penolakan itu tadi, bukan kader yang kita didik sebagai kader pratama, madya, dan utama. Syarat bisa mengikuti pendidikan kader itu, kan, harus memiliki kartu anggota PDIP.

Kalau sekarang ada muncul ranting PDIP di kelurahan menolak Ahok, itu berasal dari spanduk ketika belum ada keputusan partai (mendukung Ahok). Jadi dipasang lagi oleh yang jahil. Jadi itu foto lama di-upload lagi ke medsos. Memang di PDIP ketika proses calon, kita memberi kesempatan terbuka kepada semua kader untuk berpendapat. Tapi ketika telah diputuskan Ahok-Djarot, maka semua harus ikut.

Bagaimana mesin partai bekerja di basis-basis Jakarta?

Pergerakan lebih kencang di Jakarta daripada di daerah. Misalnya, saya dapat laporan via grup WhatsApp, satu hari sampai ada kegiatan 20 titik. Acara dihadiri oleh DPR atau pengurus DPP.

Misalnya saya sudah kesekian melakukan konsolidasi di Pulogadung. Saya tanggungjawab di Pulogadung. Lewat jalur kepengurusan di tingkat keluruhan. Di situ sudah ada kantor partai. Semua kegiatan dilakukan di kantor partai.

Jadi, kita ada kaderisasi pratama, penyelenggaranya dewan pimpinan cabang. Nah, prioritas utama pada pengurus partai dulu. Ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus kecamatan. Di tingkat kelurahan ada ketua ranting. Mungkin hanya PDIP yang melakukan pendidikan kader seperti ini di Indonesia. Punya kepengurusan sampai tingkat desa, kelurahan, bahkan sampai pedukuhan.

Inilah mesin partai kami yang siap untuk memenangkan Ahok. Benar-benar kita maksimalkan untuk bekerja di Jakarta.