Indeks Partai Golkar

Ketua Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng diperiksa KPK soal keterlibatan Eni Saragih pada Munaslub Golkar. Diduga ada aliran uang hasil korupsi PLTU Riau-1 ke sana.

Golkar sebagai institusi bisa menjadi tersangka korupsi PLTU Riau-1. Syaratnya harus ada bukti kuat dari KPK.

Eni Saragih menyatakan pengurus partai yang mengembalikan uang suap proyek PLTU Riau-1 kepada KPK merupakan bagian dari panitia Munaslub Golkar.

Seorang pengurus Partai Golkar mengembalikan duit suap proyek PLTU Riau-1 senilai Rp700 juta kepada KPK.

Idrus Marham mengajak kader Golkar lain yang diduga menerima uang 'haram' untuk mengembalikan ke KPK. Terlebih ia tak mau suara Golkar tergerus karena pemberitaan negatif tentang korupsi.

Idrus Marham meminta agar kader Golkar jangan mengkait-kaitkan partai berlambang beringin tersebut dengan kasus 
proyek PLTU Riau-1

Eni Saragih mengatakan Setya Novanto adalah orang yang memperkenalkan Johannes Kotjo kepada dirinya.

Febri mengatakan Eni Saragih harus benar-benar konsisten apabila ingin mengajukan justice collaborator.

Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan tidak ada dana korupsi PLTU-1 Riau yang mengalir ke Munaslub Golkar.

Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa pengakuan Eni Saragih soal aliran dana mengalir ke Munaslub Golkar 2017 akan berpengaruh pada citra partai Golkar.

"Kalau itu kita bisa buktikan, itu bisa [mentersangkakan Golkar], tapi sampai sekarang belum," kata Wakil Ketua KPK.

Idrus diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1.

Eni telah mengembalikan uang Rp500 juta dan mengajukan diri jadi justice collaborator.

Sikap keras cenderung kasar Ali Mochtar Ngabalin, menurut pakar komunikasi, bisa menggerus citra Joko Widodo yang dekat dengan gaya yang kalem.

"Itu kan semua nyalon di DPD," kata Airlangga

"Tentu Golkar itu kan tagline-nya bersih. Tidak ada perintah seperti itu," kata Airlangga.

Eni Saragih mengatakan dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1 ini dirinya hanya petugas partai.

KPK bisa menjerat partai politik yang menerima aliran dana korupsi dengan UU TPPU. Namun, bakal ada dampak politik yang akan menghantam KPK.

Negara bisa membubarkan Parpol yang terbukti menerima dana hasil korupsi. Tapi mengapa selama ini tak pernah dilakukan?

Satu-persatu kader Partai Golkar terendam dalam praktik korupsi di antara keruhnya konflik internal.