Indeks Partai Demokrat

Demokrat akan segera tentukan arah koalisi di Pilpres 2019.

Demokrat menyatakan sampai saat ini deklarasi-deklarasi dukungan yang dilakukan sejumlah partai lainnya untuk Pilpres 2019 baru sekadar pemberitahuan.

Agus Hermanto tidak membicarakan urusan politik dalam pertemuan tersebut, termasuk mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus Harimurti Yudhoyono akan bertemu dengan Puan Maharani untuk membahas mengenai Pemilu 2019.

"Menurut saya tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh Pak SBY dalam konteks kontrak politik," kata Basarah.

"Kalau itu diterima, konstelasinya saya yakin pasti akan berubah total. 20 persen mungkin jadi 0 persen, atau mungkin menjadi angka tengah, itu akan membuka jalan," kata Roy.

Partai Demokrat akan melihat dampak pengumuman cawapres Jokowi terhadap peta politik sebelum menentukan sikap di Pilpres 2019.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan jika Anies Baswedan menjadi capres atau cawapres di 2019 sebagai pendamping Prabowo Subianto.

Pembentukan poros ketiga dengan Demokrat pun tidak pernah masuk dalam agenda Partai Golkar.

Partai Demokrat tak berani menyebut nama capres dan cawapres karena mereka tak mampu meraih ambang batas pencalonan presiden 20 persen sendirian.

“Ini bukan masalah kesulitan memilih nama atau tidak tapi kalkulasi politik itu harus matang. Kedua, tidak mudah memenuhi suara PT 20 persen."

Rapat di kediaman SBY pada hari ini belum memutuskan soal sikap Partai Demokrat mengenai koalisi di Pilpres 2019.

Partai Demokrat memastikan TGB masih berstatus sebagai kadernya meski secara terbuka telah menyatakan dukungan kepada Jokowi.

Petinggi Demokrat mengklaim rapat di kediaman SBY hari ini hanya membahas kriteria ideal kandidat capres-cawapres.

Demokrat memastikan akan memberikan sanksi kepada TGB karena telah menyatakan dukungan politik kepada Jokowi.

Pendaftaran bakal caleg akan berlangsung pada 4 sampai 17 Juli 2018. Setelah itu, KPU akan menyusun dan menetapkan daftar caleg sementara (DCS), pada 8 hingga 12 Agustus 2018.

Rapat yang diadakan di kediaman pribadi SBY tersebut membahas 3 isu, diantaranya soal Pileg, Pilgub dan Pilpres.

SBY dan Prabowo akan membahas koalisi dan Pilpres 2019.

"Apa yang disampaikan TGB Zainul Majdi adalah pendapat pribadi karena kalau sikap resmi partai disampaikan oleh DPP Partai Demokrat," kata Agus.

Peraturan KPU itu telah disahkan menjadi undang-undang oleh Menkumham dan tak bisa diganggu gugat.