Indeks Parpol

UU ITE dinilai rentan mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai pihak yang berhak melakukan revisi UU tersebut para anggota komisi representasi partai politik.

Kebijakan fusi partai Soeharto memaksa partai-partai nasionalis dan non-Islam bergabung jadi satu. Dari situ lahirlah PDI.

"Selama masa kampanye hingga kini, ada tiga partai yang hampir tak pernah terdengar kiprahnya. Yaitu Hanura, PKPI, dan PBB" Kata Ardian.

Johnny yakin TGB akan senantiasa mendukung pandangan dan tujuan Nasdem untuk jangka waktu dekat dan menengah.

"Dia (Ahok) bilang, 'kalau nanti saya masuk politik, saya akan pasti masuk PDI Perjuangan'," ujar Djarot.

Geliat penjulaan atribut kampanye partai dan caleg di Pusat Grosir Pasar Senen, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Para pegiat antikorupsi mengusulkan parpol memiliki standar acuan integritas untuk meminimalisir korupsi di legislatif.

Partai politik di Indonesia memang dekat dengan para pengusaha sejak lama.

Bak dunia bisnis, politik di Indonesia melahirkan kartel: hajat kepentingan publik tetap dikendalikan segelintir politikus dan pengusaha.

Keuangan parpol di Indonesia tak pernah mandiri; sumber dana terbesarnya bila bukan dari pengusaha, ya ... dari korupsi.

Titi menjelaskan enam titik bahayanya presidential threshold yang terus membuat pemilu Indonesia menjadi stagnan.

KPU menegaskan parpol tak bisa mengusung anggota yang terdaftar sebagai caleg untuk maju sebagai kandidat presiden dan wapres di Pemilu 2019.

KPU RI memastikan ketentuan soal larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak tetap berlaku.

Wacana duet JK dan AHY
merupakan poros koalisi
baru di Pilpres 2019.

Kemenangan kotak kosong
dinilai sebagai kritik
keras kepada calon.

Ketiga pasal yang digugat mengatur tentang citra diri dan kampanye bagi parpol.

"Acaranya syukuran dan Prabowo, Mas Anies dan Sandi serta Rhoma Irama plus undangan lain akan hadir," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

PKPI dinyatakan bisa maju sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 20.

"Semua kader Gerindra mendukung Prabowo maju sebagai capres di Pilpres 2019," kata Fadli Zon.

KPK menilai partai politik masih belum sepenuhnya menjalankan agenda pemberantasan korupsi di internal partai.